Sejarah Asal Kota Lhokseumawe

Asal kata Lhokseumawe adalah “ Lhok” dan “Seumawe”. Lhok artinya dalam, teluk, palung laut dan Seumawe artinya air yang berputar-putar atau pusat dan mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keterangan lain juga menyebutkan nama Lhokseumawe berasal dari nama Teungku yaitu Teungku Lhokseumawe, yang dimakamkan dikampung Uteun Bayi, merupakan kampung tertua di Kecamatan Banda Sakti.


Sebelum abad ke XX negeri ini telah diperintah oleh Uleebalang Kutablang. Tahun 1903 setelah perlawanan pejuang Aceh terhadap Belanda melemah, Aceh mulai dikuasai, Lhokseumawe menjadi daerah takluknya dan mulai saat itu status Lhokseumawe menjadi Bestuur van Lhokseumawe dengan Zelf Bestuurder adalah Teuku Abdul Lhokseumawe tunduk dibawah Aspiran Controeleur dan di Lhokseumawe berkedudukan juga Controleur atau Wedana serta Asisten Residen atau Bupati.

Pada dasawarsa kedua abad ke XX itu, diantara seluruh daratan aceh,salah satu pulau kecil luas sekitar 11 km2 yang dipisahkan sungai Krueng Cunda diisi bangunan-bangunan Pemerintah Umum, Militer dan Penghubungan Kereta Api oleh Pemerintah Belanda Pulau Kecil dengan desa-desa kampung Keude Aceh, Kampung Jawa, Kampung Kutablang, Kampung Mon Geudong, Kampung Teumpok Teungoh, Kampung Hagu, Kampung Uteun Bayi dan Kampung Ujong Blang dan keseluruhan baru berpenduduk 5.500 jiwa, secara jamak disebut Lhokseumawe. Bangunan demi bangunan mengisi daratan ini sampai terwujud embrio kota yang memiliki pelabuhan, pasar, stasiun kereta api dan kantor-kantor lembaga Pemerintahan.

Masa penduduk Jepang, Zelf Bestuurder Lhokseumawe tidak lagi dipegang Maharaja, tetapi mulai tahun 1942 s/d 1946 dipegang putranya Teuku Baharuddin.

Sejak Proklamasi kemerdekaan, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terbentuk sistematik sampai kecamatan ini. Pada mulanya Lhokseumawe digabung dengan Bestuurder van Cunda. Penduduk didaratan ini semakin ramai berdatangan dari daerah sekitarnya seperti Buloh Blang Ara, Matangkuli, Lhoksukon, Blang Jruen, Nisam dan Cunda serta Pidie.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, berpeluang peningkatan status Lhokseumawe menjadi Kota Administrasif. Dengan Nota Dinas Bupati Kepala Daerah Tk. II Aceh Utara Nomor 125/50/80 Tanggal 12 Mei 1980, Drs. Mahyiddin AR ditunjuk sebagai Ketua Tim Perencana Kota Lhokseumawe menjadi Kota Administratif dibawah arahan Bupati Aceh Utara Kolonel H. Ali Basyah.

Pada Tanggal 14 Agustus 1986 Pembentukan Kota Administratif (Kotif) Lhokseumawe ditandatangani oleh Presiden Soeharto, yang diresmikan oleh Menteri Dalam negeri Soeparjo Roestam pada tanggal 31 Agustus 1987 dengan Walikotif perdananya Bapak Drs. H. Mahyiddin AR yang dilantik oleh Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Prof. DR Ibrahim Hasan, MBA.

Dengan peresmian dan pelantikan Walikotif, secara derujee dan defacto Lhokseumawe telah menjadi Kota Administratif dengan luas wilayah 253.87 km2 yang meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, yaitu:

* Kecamatan Banda sakti
* Kecamatan Muara Dua
* Kecamatan Dewantara
* Kecamatan Muara Batu
* Kecamatan Blang Mangat

Pada tanggal 31 Oktober 1992 Pejabat Walikota (Drs. Mahyiddin AR) meninggal dunia dan dilanjutkan oleh Sekretaris Kotif sebagai pelaksana tugas H. Syuib Nursyah, SH. Kemudian pada tanggal 29 Juni 1994 jabatan Walikotif definitif dijabat oleh Drs. Muhammad Usman dibawah Bupati Kepala Daerah Tk. II Aceh Utara H. Karimuddin Hasybullah, SE. Selanjutnya mulai tanggal 11 Juni 1996 dijabat oleh Drs. Rachmatsyah dibawah kepemimpinan Bupati Aceh Utara H. Karimuddin Hasybullah, SE.

Sejak tanggal 1988 Bupati Aceh Utara H. Karimuddin Hasybullah SE menggagas peningkatan status Kotip Lhokseumawe untuk menjadi Kotamadya, kemudian, pada tahun 2000 Bupati Aceh Utara, Tarmizi A. Karim, merekomendasi peningkatan status itu bersama pimpinan DPRD Aceh Utara yang diketuai H. Saifuddin Ilyas. Atas dukungan Gubernur Aceh mulai Prof. DR. Syamsudin Mahmud, Penjabat Gubernur H. Ramli Ridwan, SH, dan Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh,MSi, serta penyampaian visi misi kota ke Dep. Dalam Negeri, dan DPR-RI oleh Walikotif Drs. H. Rachmatsyah, kemudian lahir UU No 2 Tahun 2001, tentang pembentukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 Juni 2001, yang ditandatangani Presiden RI H. Abdurrahman Wahid, yang wilayahnya mencakup 3 (tiga) Kecamatan, yaitu :

* Kecamatan Banda Sakti
* Kecamatan Muara Dua
* Kecamatan Blang Mangat

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Hari Sabarno meresmikan Pemko Lhokseumawe bersama 12 Kabupaten / Kota seluruh Indonesia. Selanjutnya pada Tanggal 2 Nopember 2001 bertempat di Banda Aceh, Gunernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Ir. H. Abdullah Puteh melantik Drs. H. Rachmatsyah MM sebagai Pejabat Walikota Lhokseumawe perdana yang sampai saat ini masih bertugas. Pada tanggal 23 Desember 2001 perangkat Pemko Lhokseumawe meliputi Sekretariat Daerah, Bawasda, Bappeda, Dinas Pendapatan, Dinas Kesehatan, Dinas Kimpraswil, Dinas PSDA dan Kelautan, Dinas P dan K, Kantor Sanitasi Kebersihan dan Pertamanan, dan Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, serta Kecamatan Blang Mangat, dibentuk, dikukuhkan dan diisi jabatan struktural, sehingga mulai tahun Anggaran 2002 Daerah Otonom baru Kota Lhokseumawe telah eksis.

SEJARAH ACEH DAN KAWASAN SAMUDERA HINDIA

SEJARAH ACEH DAN KAWASAN SAMUDERA HINDIA

Program ini akan memfasilitasi riset lokal dan riset komparatif serta memberikan dukungan bagi dokumentasi, alih bahasa dan diseminasi data serta mempromosikan pemahaman terhadap bahasa, tradisi budaya serta sejarah lokal Aceh. Program ini akan berupaya menghubungkan institusi budaya lokal, universitas, periset internasional serta mengembangkan pendidikan tinggi dan mengupayakan kesempatan yang lebih luas untuk beasiswa internasional di kawasan ini.



Aceh sebagai Tempat Kajian Sejarah Kuno

Daniel Perret
Ecole française d’Extrême-Orient, France
dagperret@yahoo.com
(62 21) 7811476/7814785

Abstrak
Sejarah Aceh sebelum abad 16 masih belum dapat diketahui dengan jelas sehubungan dengan langkanya sumber-sumber baik lokal maupun internasional serta kurangnya riset arkeologi yang komprehensif yang pada umumnya disebabkan oleh kesulitan lapangan. Penelitian, epigrafi dan sejarah seni yang dilaksanakan pada dekade terakhir membuka pemahaman akan potensi Aceh sebagai lahan studi sejarah kuno. Potensi ini dapat juga diamati dari hasil penelitian yang dilakukan pada kawasan yang berdekatan, terutama survey dan ekskavasi yang dilakukan di Lobu Tua dan Bukit Hasang di daerah Barus ( Provinsi Sumatera Utara ). Masyarakat kosmopolit yang bermukim disana , memiliki orientasi yang sangat kuat dengan kawasan Samudera Hindia sejak abad ke 9 dan paling tidak menunjukkan hubungan dengan ujung utara pulau Sumatera. Indikator potensial lainnya dapat ditemukan pada riset yang baru saja dilaksanakan tentang batu nisan Islam yang dikenal sebagai "batu Aceh" di Peninsula, Malaysia.

Daniel Perret adalah periset di Ecole française d’Extrême-Orient sejak tahun 1994 yang bertempat tinggal di Kuala Lumpur (1994-1999) dan kemudian di Jakarta (2000-2002;2005-). Setelah memulai riset tentang kehadiran etnisitas di Sumatra Timur Laut, dia melakukan riset di area kuno di Peninsula Malaysia, Thailand Selatan (Pattani) dan Sumatra Utara (Barus dan sekarang Padang Lawas). Dia juga melakukan riset tentang nisan Islam kuno yang ditemukan di Malaysia.

==========================

ACEH DARUSSALAM SEBAGAI PUSAT BUDAYA MELAYU (ABAD 13 - 19)

T. Iskandar
Retired, The Netherlands

Kerajaan Pasai yang didominasi dengan pengaruh Persia adalah pusat budaya melayu tertua di nusantara. Karya sastra Melayu yang pertama adalah terjemahan dari karya Persia. Pasai ditaklukkan oleh Aceh pada tahun 1592. Banyak penguasa Aceh yang mengembangkan kekuasaannya di Sumatera dan semenanjung Melayu. cendekiawan berduyun-duyun datang ke Aceh dan banyak karya penting dalam bentuk Persia dan Arab yang dihasilkan. Tiga prinsip utama Aceh Raya disatukan dalam Aceh Darussalam. Setelah orang- orang kaya mempengaruhi kekuasaan, Iskandar Muda kembali mengukuhkan kekuasaannya. Tiga orang puterinya menjadi Sultanah yang pertama dari empat Sultanah yang ada. Ketika fatwa dari Mekkah melarang wanita bertahta, raja yang pertama dari dinasti Arab dikukuhkan. Pada tahun 1727 tiga orang panglima Sagi mengintervensi pergantian kekuasaan.

1959 : Dr. in de Letteren (Dr. of Letters) Leiden University.
1959-1965 : anggota pendiri Universitas Syiah Kuala Dekan, Dosen, profesor
1965-1970 : penyusun Kamus Dewan, Kuala Lumpur.
1970-1976 : Prof. Literatur klasik Melayu dan Sejarah Kultural Melayu, UKM.
1976-1983: Penyusun catalog manuskrip Melayu, Minagkabau dan Sumatra Selatan di Leyden University.

======================

Emas dan Perak : Tiga Surat Kerajaan Aceh dari Abad ke 17

Dr Gallop, Annabel Teh
British Library, London, U.K.
Anabel.gallop@bl.uk
00-44-20-7412 7661

Abstrak
Makalah ini menampilkan tiga surat kerajaan dari tiga penguasa besar di Aceh : Sultan Iskandar Muda (1606-1636), menantu dan penerusnya Sultan Iskandar Thani (1636-1641), dan janda Iskandar Thani, Sultanah Tajul Alam Safiatudin Syah (1641-1675) yang juga puteri dari Iskandar Muda. Tiga surat ini adalah tiga buah surat asli yang masih ada dan merupakan satu-satunya arsip surat yang dikenal yang berasal dari abad 17. Surat-surat ini juga merupakan contoh dari seni Melayu yang dilapisi dengan emas, perak, lapis-lazuli dan warna-warna lainnya. Jika surat dari Iskandar Muda (1615) telah dikenal , maka kedua surat yang lainnya belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Masing-masing surat ini akan dibahas dari sisi kandungan sisinya, konteks sejarah, struktur epistolari formal serta corak dan ragamnya. Perhatian khusus diberikan pada bagian salam pembukaan atau puji-pujian, yang merupakan suatu komposisi yang mengambarkan pengaruh dari guru spiritual dari pengadilan dan pengaruh pribadi dari penguasa pada saat itu.

Dr. Annabel The Gallop adalh Kepala seksi Selatan dan Tenggara di Perpustakaan Inggris, London. Risetnya berkaitan dengan manuskrip , dokumen dan stempel Melayu. Publikasi yang baru saja dilekuarkan berkaitan dengan Aceh termasuk ‘Corak dan Rgam manuskrip Aceh’, Archipel, 2004, (68):193-240, dan ’Pengaruh Ottoman pada stempel Sultan Alauddin Riayat Syah dari Aceh (r.1589-1604)’, Indonesia and Malay World, Juli,2004, 32993):176-190.

===================

Hubungan Aceh-Ottoman Berdasarkan Sumber-sumber Dari Turki

Prof.Dr. İsmail Hakki Göksoy
Suleyman Demirel University, Faculty of Theology, Isparta/Turkey
ihgoksoy@yahoo.com
goksoy@sdu.edu.tr
+90 246 211420 (work)
+90 536 4631631 (GSM)
+90 246 2421972 (home)
+90 211 2371058 (fax)

Abstrak
Selain dari letak geografis, telah terjadi hubungan diplomatik, militer dan perdagangan antara Turki dan Aceh. Hubungan ini berlangsung selama kurun waktu pada abad 16 dan ke 19. Hubungan pada abad ke 16 terutama berkaitan dengan utusan Aceh ke Istanbul. Aceh meminta bantuan militer untuk melawan Portugis dan persiapan kampanye angkatan laut ke Sumatera. Meskipun kampanye ini tidak jadi dilakukan berkaitan dengan adanya pemberontakan di Yaman, sejumlah bantuan militer telah dikirim ke Aceh.

Pada abad ke 19, bantuan berkaitan dengan permintan bantuan dari kekaisaran Ottoman. Delegasi yang dikirim pada tahun 1851 bertujuan untuk memperbaharui hubungan dan penerimaan Turki terhadap Aceh. Karena jarak Aceh yang sangat jauh, pemerintah Turki melimpahkan hal tersebut kepada Gubernur Yaman untuk pengamatan yang lebih jauh. Permintaan perlinndungan yang lainnya dilakukan pada tahun 1868 melalui otoritas Ottoman di Hejaz dan Yaman. Pengiriman delegasi pada tahun 1873 juga mencoba untuk mendapatkan bantuan dalam melawan Belanda. Dengan adanya tekanan dari negara-negar Barat, maka Turki mengajukan proposal mediasi. Walaupun hal ini tidak berhasil, dari hal tersebut tampak adanya hubungan persahabatan antara bangsa Turki dengan bangsa Indonesia.

1980-1984: BA, Faculty of Theology, Nineth September University, Izmir/Turkey
1986 : dalam Studi Islam, Near Eastern Studies, Manchester University.
1991 : Ph.D dalam bidang sejarah, SOAS, London University, England
1991-1993 : Periset di Center for Islamic Studies, Istanbul/Turkey
1993- : Pengajar sejarah Islam, Fakultas theology, Suleyman Demirel University, Isparta/Turkey.

===========================

Sejarah Aceh dalam Arsip Gambar KITLV

Assoc.Prof. Taylor, Jean-Gelman
Universitas of New South Wales-Sydney, Australia
jeant@unsw.edu.au
61-2-9385-2340/61-2-93851251

Abstrak
Makalah ini menampilkan foto-foto yang disimpan di Arsip Gambar KITLV sebagai suatu sumber yang potensial tentang materi-materi sejarah sosial Aceh. Foto-foto ini diambil pada kurun waktu 1874-1939. Walaupun kebanyakan dengan tema militer, foto-foto ini juga kaya dengan muatan meterial tentang kehidupan sehari-hari di Aceh seperti rumah, perkakas, arsitektur masjid, monumen dan pasar pada waktu itu. Dokumen foto ini berubah seiring dengan berjalanya waktu selama periode tersebut. Sebuah contoh adalah : adopsi pola pakaian barat dan dipelajarinya ketrampilan baru oleh orang Aceh seperti bagaimana menjalankan mesin jahit dan mengendarai kendaraan bermotor. Dengan kondisi pasca Tsunami dimana begitu besar kehilangan yang terjadi, foto-foto ini dapat mengkontribusikan banyak informasi tentang sejarah masa lalu Aceh.

Mengajar Sejarah Asia Tenggara di Universitas New South Wales, Sydney, Australia. Dengan interes riset pada area sejarah sosial kolonialisme dan perkembangan Indonesia modern. Publikasi diantaranya Indonesia:People and Histories (YaleUp, 2003) & sebuah bab di dalam TheEemergence of Modern Southeast Asia (NG Owwen, ed., U Hawaii 2005 )

=============================

The Jewel Affair: Sultanah, Orang Kayanya dan Utusan Asing Belanda

Sher Banu A.L. Khan
Queen Mary, University of London
sbanuaidi@yahoo.com.sg
+65-96379476

Abstrak
Sultan Iskandar Thani (r.1636-1641) memiki selera yang mahal terhadap perhiasan, ketika dia wafat , permata yang telah dipesannya menjadi persoalan utama bagi penerusnya, yaitu istrinya Sultanah Safiatudin Syah (r.1641-1675). Yang menjadi persoalan adalah ketika kalangan elit Aceh menolak untuk membayar dalam jumlah yang besar untuk sesuatu yang mereka dianggap tidak berguna, sedangkan pihak Belanda juga menetapkan bahwa mereka tidak mau kehilangan uang dalam jumlah yang besar tersebut. Persoalan permata ini tidak hanya sekedar persoalan perdagangan biasa tetapi juga merupakan ujian bagi kehendak dan kemampuan diplomasi yang dilakukan selama empat tahun. Ketika persoalan ini berlanjut hal ini mengungkapkan sifat dari hubungan awal antara Aceh dengan Belanda dibawah pemerintahan Sultanah dan langkah-langkah yang dilakukan dalam peradilan Aceh.

Kandidat Ph.D di Queen Mary, University of London, sebelumnya adalah pengajar di NIE/NTU untuk bidang Sejarah dan Pedagogi.

=======================

Aceh dalam pandangan Portugis : Pemandangan Daerah Pelabuhan Kawasan Samudera Hindia

Jorge Santos Alves
Insitute of Oriental Studies, Universidade Católica Portuguese ( Lisbon/Portugal )
jsantosalves@netcabo.pt
21 4710962

Abstrak
Dalam makah ini dipaparkan bahwa dokumentasi yang ada di Portuges berkaitan dnegan Aceh dan Sumatra Utara (1500 – 1800 ) tidaklah seluruhnya sama. Terliha adanya ragam Tipoloi yang mewakili sudut pandang Portugis (dan Luso-Asian) yang berbeda pula. Sehingga dokumen-dokumen ini hendaknya tidaklah digunakan dengan cara yang sama. Faktor yang sama adalah kenyataan bahwa berbagai dokumen ini menggaris bawahi arti penting Aceh di kawasan Sumatra Utara dalam konteks perdagangan di kawasan Asia dalam kerangka geopolitik dan jaringan Islam di kawasan Samudera Hindia.

Makalah ini menelaah beberapa tipologi dokumen tentang Aceh dan menampilkan beberapa ilustrasi yang ada dalam dokumen – dokumen ini.

Biografi
Ph.D dalam bidang Sejarah (Universidade Nova de Lisboa, 2004)
Post Doctoral Fellowship, Foundation for Science and Technology (Portugal)
Anggota Dewan Pengarah, Intitute of Oriental Studies (Universidade Catolica Portuguesa, Lisbon)
Profesor tamu, University of Macau.

=========================

PEMULIHAN PASCATSUNAMI, REKONSTRUKSI, MITIGASI BENCANA, DAN PEMBANGUNAN PASCATSUNAMI

Program ini akan mendayagunakan upaya-upaya pemulihan di Aceh untuk berfokus pada upaya pemulihan yang efektif serta dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan serta tanggapan manusia terhadapnya. Disamping itu akan dipromosikan juga riset tentang pembangunan yang berkesinambungan yang memiliki kepekaan terhadap lingkungan dan sumberdaya alam. Sangat penting ditekankan bahwa pelajaran yang dapat diambil dari Aceh seyogyangan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi upaya-upaya pemulihan pasca bencana/konflik di kawasan yang lainnya di dunia.


MENGELOLA KEUANGAN REKONSTRUKSI

Wolfgang Fengler, Ahya Ihsan, Kai Kaiser World Bank, Jakarta adalah ekonomis senior di World Bank Jakarta dimana dia memimpin team Desentralisasi World Bank dan Finansial Publik. Beliau juga memimpin dukungan analisis bagi Aceh. Beliau adalah tim leader pada beberapa laporan seperti" Aceh dan Nias, setahun setelah Tsunami" dan bersama tim juga menyusun methodology untuk strategi pendanaan yang sistematis bagi rekonstruksi Aceh dan Nias.

Rekonstruksi telah kembali menjadi agenda utama pembangunan. Pada beberapa tahun terakhir, bencana, baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam telah menghadapkan komunitas internasional kepada sebuah tantangan rekonstruksi yang terbesar sejak berakhirnya perang dunia ke II. Mengatur pemasukan sumber daya dan mengelolanya secara baik merupakan tantangan yang utama dalam proses rekonstruksi terutama setelah adanya sebuah bencana besar. Besarnya sumber daya yang masuk sering melampaui daya tampung yang dimiliki oleh negara penerima sehingga menyulitkan bagi negara penerima untuk menerapkan dan mengelolanya secara optimal. Hal ini terutama dikarenakan oleh fragmentasi bantuan yang masuk yang tersebar melalui sektor publik dan privat.

Makalah ini mengkaji pilihan dan pelajaran bagi managemen finansial publik pada proses rekonstruksi di beberapa negara pasca bencana (Aceh, Sri Lanka, Maladewa, Pakistan, Grenada dan colombia). Makalah ini juga mengidentifikasikan proses rekonstruksi pasca konflik dan menetapkan suatu standar bagi protokol rekonstruksi yang biasanya dipergunakan pada tahap awal rekonstruksi. Kami mengukur proses rekonstruksi dengan beberapa kriteria kunci seperti misalnya : komitmen finansial, pelaksanaan, jangka waktu implementasi , ekuiti dan kualitas informasi rekonstruksi. Kami menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar managemen finansial publik yang terdokumentasi dengan baik juga diperlukan dalam poses rekonstruksi baik pasca bencana maupun pasca konflik tentunya dengan beberapa perubahan terutama yang berkitan dengan siklus penganggaran.

==========================

Linking Relief, Rehabilitation and Development (LRRD) dan Perlindungan Sosial

Dr., Christoplos, Ian & Ms. Wu, Treena Christoplos, Ian
Department of Rural and Urban Development, Swedish University of Agricultural Sciences, Swedia

Wu, Treena University of Maastrich, Nederland
christoplos@ystad.nu
+46 411522203
treena.wu@governance@unimaas.nl
+31 6 14375639

Abstrak
Tsunami mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap proses pembangunan, konflik, pola resiko dan kemiskinan di wilayah yang terkena oleh dampaknya. Begitu juga dengan usaha bantuan dan rehabilitasi. Dalam rumah tangga terlihat adanya tanggapan perilaku tehadap tsunamidan proses LRRD. Tanggapan ini dihubungkan dengan mekanisme formal dan informal dari perlindungan social.

Jika bantan rehabilitasi adalah untuk memberikan kontribusi yang effektif teradap strategi pembangunan, maka suatu strategi diperlukan untuk memberikan nilai tambah dan mengisi kekurangan dalam penghidupan yang baru saja muncul untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan ekonomi.

Menarik gambaran dari Koalisi Evaluasi Tsunami dan pembnaguna yang sedang perjalan di Aceh, pengalaman LRRD akan dianalisa dalam kerangka yang melihat sejauh mana peran potensial dari pemerintah daerah, privat sektor dan masyarakat telah dikembangkan sehingga masing-masing dapat mendukung satu dengan yang lainnya. Anlisa ini akan menggaris bawahi berbagi dimensi dari kemiskinan, desentralisadi pemerintahan dan sifat dasar masyarakat Ach terutama berkaitan dengan tradisi gotong royong.

Dr. Ian Chrstoplos adalah penasihat bagi Swedish International Development Agency untuk bantuan asing di Asia Tenggara. Treena Wu adalah Phd. Research Fellow.

=====================

Pemulihan Pascabencana : Sebuah Tantangan Kemanusiaan

Mr. Telford, John
Route du Haget, Barbotan les Thermes, 32150 France
telford@wanado.fr
+ 33 5 62 08 33 65

Abstrak
Makalah ini 1 pada kapasitas organisasi kemanusiaan internasional untuk berkontribusi pada pemulihan pasca bencana. Pertumbuhan bantuan kemanusiaan, terutama setelah tsunami telah menempatkan kapasitas organisasi, metode kerja dan nilai korporat dibawah mikroskop. Secara garis besar, hasilnya kurang menggembirakan, terutama jika dikaitkan dengan kompleksitas dan sifat jangka panjang pemulihan bencana.

Penulis mencoba mengkaji proses pemulihan pasca bencana, terutama berkaitan dengan dampaknya pada korban bencana. Pemulihan lebih condong kearah proses pembangunan daripada suatu bentuk bantuan kemanusiaan. Hal ini seharusnya didasari dengan usaha, kapasitas serta prioritas lokal dan internasional. Dalam kasus tanggap tsunami, pendanaan yang sangt besar ( yang bersumber dari masyarakat ataupun pemerintah ) telah memberikan keleluasaan yang sangat besar terutama pada LSM internasional yang besar. Hal ini terbukti bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi hal ini positif dalam artian merupakan sebuah kesempatan besar bagi aktivitas bantuan yang cepat, tepat dan fleksibel ( seperti misalnya : penyerapan anggaran, kesiapan tanggap darurat, inisiatif pengurangan resiko dan konsultasi yang mendalam dengan komunitas lokal ).Tetapi di sisi lainnya hal ini memberikan tekanan untuk memberikan secara lebih cepat sehingga menimbulkan fragmentasi, koordinasi yang rendah , ketidak tepatan, kualitas yang rendah dan inisiatif yang kurang bermanfaat.

Kata-kata manis tentang menghubungkan Pemulihan, Rehabilitasi dan Pembangungan dengan tidak memperhatikan siapapun pelakunya sebagian besar mengalami cacat ketika dihadapkan pada tantangan jangka panjang dan kompleks. Ketika aspirasi kemanusiaan mereka mencapai tahapan pemulihan, organisasi internasional telah berulang kali gagal untuk memberikan suatu hasil yang sejalan dengan prinsip, tujuan dan standart mereka sendiri. Untuk dapat memberikan dukungan yang maksimal dalam pemulihan pasca bencana, struktur, kapasitas, motivasi dan kontrol yang ada pada bantuan kemanusian internasional haruslah direformasi.

====================

PEMULIHAN PASCA BENCANA PADA PERKAMPUNGAN NELAYAN DI ACEH

Ari Kuncoro
Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Makalah ini akan difokuskan pada industri perikanan, yang merupakan industri kunci pada perairan pantai, yang mengalami kerusakan terparah. Tulisan ini akan mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi dan waktu pemulihan yang berkaitan dengan trauma individu dan sosial, dan terhadap keefektifan organisasi sosial dan bisnis serta badan-badan pemerintah dalam menyediakan pemulihan ekonomi dan trauma. Selanjutnya, penelitian akan menentukan apakah "guncangan ekonomi" traumatis terhadap ekonomi lokal yang menghasilkan re-organisasi bisnis. Sebagai contoh, sebuah re-organisasi industri perikanan, mentransformasikan ekonomi lokal menjadi bentuk baru yang berbeda dari yang ada sebelum tsunami. Penelitian akan difokuskan pada dua lokasi, Banda Aceh sebagai pusat propinsi dan Aceh Besar 1,5 jam dari pusat provinsi. Dua lokasi tersebut akan memberikan kekontrasan tentang luasnya kehancuran terhadap industri dan derajat trauma - dengan
membangun kembali dari sisa industri yang masih ada atau membangun kembali dari nol.

Bapak Kuncoro mendapatkan gelar Ph.D dalam bidang ekonomi tahun 1994 dari Universitas Brown dengan spesialisasi Mikroekonomi Terapan, Ekonomi Industri, dan Ekonomi Pembangunan. Dia adalah seorang perintis studi pemerintahan di Indonesia, penelitiannya khusus melingkupi bagaimana hubungan antar level pemerintahan serta bagaimana kepentingan antar kelompok memberi kontribusi terhadap pengambilan kebijakan di Indonesia.

=======================

ISLAM, HUKUM, DAN MASYARAKAT

Perubahan politik yan baru saja terjadi di Aceh dan hubungannnya dengan Indonesia telah menciptakan dinamika yang baru tentang pemahaman serta pengertian lokal terhadap norma-norma Islam, praktek budaya lokal serta struktur legal formal di provinsi ini. Program ini akan memfasilitasi studi lokal dan international tentang perubahan dan perkembangan yang terjadi. Riset akan diarahkan pada tingkat pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi di Aceh serta menumbuhkan pemahaman komparatif tentang penerapan Syariat Islam terhadap komunitas masyarakat Islam lainnya.


Kompetisi kekuasaan Legal antara Negara dan Syariah dalam Indonesia Modern: Kasus Pengadilan Syariah Aceh.

Dr. Salim.Arskal
Max Planck Institute for social Anthropology, Germany
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indoensia
salim@eth.mpg.de or arskal@yahoo.com
Tel +49 345 2927322
Fax +49 345 2927302

Abstrak
Sudah menjadi argument bahwa ada kesalahan berfikir dalam benak orang Islam antara dua persepsi sumber autoritas formal, satu dihasilkan Negara dan lainnya dari agama atau syariah. Yang kedua lebih dominan setelah lebih dari satu millennium, sementara yang sebelumnya diperkenalkan hanya selama dua abad terakhir. Kedua bagian ini harus dikerjakan terpisah dalam kondisi kenegaraan dan syariah bahwa ada satu hal yang telah menjadi kebiasaan, yaitu, penekanan yang sangat besar dalam aspek legal. Pada satu sisi, secara umum dipegang bahwa Negara mempunyai hak absolut untuk mengklaim sebuah monopoli melalui pembentukan perundangan, yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga legislatif. Sedangkan sisi lainnya, diyakini bahwa syariah harus menjadi fondasi semua hukum yang diaplikasi terhadap orang Islam.

Melihat kasus di pengadilan Syariah Aceh, tulisan ini berargumen bahwa perundangan formal sebuah Negara adalah yang paling utama, sementara syariah adalah pelengkap legal yang dihasilkan melalui ratifikasi perundang-undangan Negara. Hal ini harus secara sejalan diformulasikan dengan hukum-hukum Indonesia yang sudah dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan. Selanjutnya, tulisan ini menggambarkan perspektif perbandingan pada pengadilan syariah di sejumlah Negara Islam. Penulis menekankan bahwa skenario yang sama harus diperhatikan dimana pengadilan syariah sangat tergantung pada autoritas legal yang dikelola oleh Negara.

Arskla Salim adalah pengajar senior di Fakultas hukum dan Syari’ah, Universitas islam Negeri, Syarif Hidayatullah, Jakarta indonesia. Mendapatkan Ph.D dari fakultas hukum, University of Melbourne, Australia (2006). Sekarang adalah postdoctoral research fellow di max Planck institute for Social Anthropology, Jerman.

=============================

ISlAM, HUKUM DAN MASYARAKAT DI ACEH: TAJDID SYARI`AT DALAM NEGARA BANGSA

Al Yasa’ Abubakar
Dinas Syariat Islam NAD

Masyarakat Aceh berkeinginan untuk dapat menjalankan ajaran Islam secara sempurna dan menyeluruh; Islam mereka pahami bukan dalam arti ibadah saja, tetapi lebih luas dari itu, paling kurang mencakup pendidikan, hukum, pemerintahan, serta ekonomi dan sosial. Di dalam sejarahnya, Islam relatif sudah pernah menyatu dengan adat dan sistem pemerintahan lokal sehingga rakyat Aceh merasa sudah pernah mempunyai pengalaman dan karena itu mempunyai kebanggaan tentang hal tersebut. Di era kemerdekaan rakyat Aceh telah memperjuangkan pelaksanaan Syari`at Islam ini sejak awal kemerdekaan, tidak pernah berhenti dan bahkan terus diperbaharui.

Dalam upaya pelaksanaannya sekarang ajaran dan tuntunan Islam tersebut cenderung dipahami dalam kerangka budaya dan adat Aceh (Melayu – Indonesia) serta dalam kerangka negara bangsa, dalam hal ini NKRI berdasarkan UUD 1945, dengan keterlibatan pemerintah secara penuh (paling kurang pemerintahan provinsi, pemernitahan kabupaten/kota serta pemerintahan gampong). Karena pemahaman di atas maka kegiatan yang sedang dilaksanakan sekarang lebih banyak bertumpu pada pengalaman sendiri dan tidak akan meniru atau mengambil model dari tempat yang lain. Tetapi ini tidak berarti bahwa Aceh tidak belajar dari pengalaman dan upaya bangsa lain yang sudah pernah ada.

Dalam kegiatan ini paling kurang ada empat masalah (tantangan) yang harus diatasi. Pertama, tantangan internal, seperti telah disebutkan pelaksanaan Islam di Aceh dilakukan dalam kerangka adat "lokal" dan negara bangsa, suatu hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah kejayaan umat Islam masa lalu. Karena itu para ulama perlu berdiskusi untuk menemukan metode dan bahkan kesimpulan yang dianggap sesuai dengan Al-qur’an dan juga sesuai dengan kebutuhan umat masa kini, walaupun dari segi lain akan berbeda dengan pemahaman yang selama ini ada. Yang kedua, tantangan eksternal, harus ada upaya sungguh-sungguh untuk menjawab dan memberi tempat kepada issue-issue global seperti perlindungan HAM, kesetaraan gender dan demokratisasi dalam kegiatan pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh sekarang. Tantangan yang ketiga adalah tantangan berkaitan dengan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia sekarang; bahwa Islam yang akan dilaksanakan di Aceh (hukum dan yang lainnya) akan menjadi sub sistem dalam sistem bernegara Indonesia. Tantangan yang keempat adalah kertersediaan sumber daya manusia sebagai pemikir atau mufassir yang mampu menyusun langkah dan tahapan kerja kerja serta bidang prioritas tanpa menimbulkan gejolak besar di tengah masyarakat.

Menyadari keadaan di atas maka upaya pelaksanana ini akan dilangsungkan secara bertahap, dengan skala prioritas tertentu, dengan belajar dari pengalaman tetangga guna tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan dengan memanfaatkan berbagai kemudahan yang dihasilkan dan ditawarkan oleh ilmu pengetahuan di zaman modern.

Al Yasa’ Abubakar, lahir 1953, adalah sarjana fakultas Syari`ah IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, Kuliah S2 jurusan Ushul Fiqih pada Univesitas Al Azhar Kairo, dan memperoleh doktor dalam ilmu Syari`ah dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (disertasi beliau Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian atas Fiqih Mazhab dan Hazairin, diterbitkan oleh INIS Jakarta, 1999) . Beliau adalah Guru Besar dalam Ilmu Syari`ah pada IAIN Ar Raniry dan Ketua Konsentrasi Fiqih Modern pada Program Pasca Sarjana IAIN Ar Raniry Banda Aceh. Menulis beberapa buku di bidang syari`ah dan hukum, menulis makalah untuk berbagai seminar; serta artikel untuk jurnal dan surat kabar. Sekarang ini beliau adalah Kepala Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

=====================

SYARI’AT ISlAM DAN KEADILAN GENDER

Oleh: Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag

Syari’at Islam sejak kemunculannya telah berusaha mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat Arab yang memiliki budaya dan tradisi patariarkhi yang sangat kuat. Upaya tersebut diwujudkan dengan adanya aturan dan doktrin-doktrin yang berusaha mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dari posisinya semula. Aturan-aturan syari’at tersebut –yang tentu saja disesuaikan dengan konteks ketika itu- antara lain adalah mengecam penguburan bayi-bayi perempuan, membatasi poligami, memberikan hak waris, hak-hak sebagai isteri, hak sebagai saksi dan hak-hak lainnya bagi perempuan. Dengan kata lain syari’at Islam sejak semula telah memberikan hak dan peran kepada kaum perempuan baik di wilayah domestik maupun wilayah publik. Padahal, sebagaimana diketahui, tradisi Arab ketika itu secara umum menempatkan perempuan hampir sama denga hamba sahaya yang tidak memiliki hak apapun. Karena itu, dari sini dapat dilihat bahwa sesungguhnya semangat dan pesan moral yang dikandung syari’at Islam adalah persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dan berusaha menegakkan keadilan gender dalam masyarakat.

Walaupun pesan universal syari’at Islam adalah keadilan gender, namun banyak penafsir yang memahami teks-teks syari’at –yang terdapat dalam al-Qur`an dan Hadits- hanya secara tekstual, parsial dan dilepaskan dari konteks turunnya, sehingga menghasilkan interpretasi yang bias gender dan melahirkan aturan atau doktrin ketidakadilan gender. Kenyataannya, hasil interpretasi seperti inilah kemudian yang banyak dipahami dan dipraktekkan dalam masyarakat Islam, termasuk masyarakat Islam masa modern sekarang ini. Bahkan penafsiran teks kitab suci seringkali dijadikan lebih suci daripada kitab suci itu sendiri. Namun demikian seiring dengan kemajuan zaman dan maraknya tantangan modernitas, muncul beberapa pemikir Islam yang berupaya melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks syari’at, termasuk teksteks syari’at yang berkaitan dengan gender.

Reinterpretasi terhadap teks-teks syari’at merupakan hal yang wajar bahkan suatu keniscayaan, karena al-Qur`an sendiri sebagai sumber syari’at Islam yang utama merupakan teks yang selalu terbuka untuk diinterpretasi sepanjang zaman. Interpretasi terhadap teks-teks al-Qur`an sesungguhnya telah dimulai sejak masa sahabat, atau bahkan sejak masa Nabi SAW sendiri. Teks syari’at yang interpretable tersebut merupakan salah satu indikasi dari fleksibelitas dan kemampuan adaptabilitas syari’at Islam terhadap perubahan zaman –dan sekaligus mempertegas bahwa syari’at Islam sesuai untuk segala waktu dan tempat (shalih li kulli zaman wa makan).

=====================

PEMILAHAN HAK WARISAN DAlAM KERANGKA BENCANA ALAM DAN KEHANCURAN WILAYAH

Mohaghegh Damad
Department of Islamic Studies of the Iranian Academy of Sciences.

Hukum Islam memiliki kategorisasi yang komplek dan rumit berkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Termasuk di dalamnya adalah perbedaan antara hukum aktual dan hukum ekstrinsik serta sistem untuk mendefinisikan hubungan antara pemberi wasiat dan pewaris. Dengan demikian seorang hakim Islam haruslah memperhatikan isu teknis untuk dapat menghasilkan sebuah keputusan yang memuaskan dalam konteks pasca bencana dimana terjadi kematian masal yang menyebabkan adanya ketidak jelasan tentang waktu kematian dari pemberi wasiat dan pewarisnya. Mengambil pelajaran dari pengadilan Islam yang berkaitan dengan bencana gempa bumi di Bam pada 29 Desember 2003, makalah ini akan memaparkan isu-isu yang berkaitan dengan hukum waris Islam yang muncul pada situasi pasca bencana. Dan secara khusus memberikan perhatian pada kerumitan yang mungkin timbul dari adanya ketidak jelasan waktu kematian dari pemberi wasiat dan pewarisnya. Hal ini akan dibicarakan sebagaimana ini dilakukan oleh hakim Syi’ah di Iran yang memberikan penekanan pada adanya suatu peraturan berkaitan dengan permasalahan properti pada kondisi pasca bencana alam.

Prof. Dr. Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad, adalah professor dalam Hukum Islam dan kepala departemen studi islam di Iranian Academi of Sciences

==================

SEISMOLOGI, GEOLOGI DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Wilayah Aceh dan Sumatra merupakan zona sentral dari aktivitas tektonik dan seismik global. ICAIOS merupakan wadah yang ideal untuk melakukan monitoring dan analisis tentang pergerakan lapisan di wilayah ini dan pelaksanaan riset mengenai potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan. Program ini akan memfasilitasi usaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang aktivitas tektonik dan seismik dan membangun usaha-usaha untuk meningkatkan keselamatan manusia dalam kawasan ini.


APA YANG TERJADI DI 2004 DAN APA YANG AKAN DATANG

Kerry Sieh
Tectonics Observatory, California Institute of Technology

Setelah berdiam diri selama ribuan tahun, pergeseran mendadak terjadi pada lebih kurang 1600 kilometer bagian lempengan bumi yang terbentang antara Aceh dan Myanmar menyebabkan dasar laut terangkat dan mengakibatkan terjadinya bencana Tsunami pada Desember 2004. Tiga bulan kemudian hal yang serupa tejadi pada bagian Siemeulue dan Nias yang lebih banyak menimbulkan gempa bumi dibandingkan tsunami. Dikarenakan kenyataan bahwa diperlukan waktu berabad-abad bagi jalur tektonik untuk terbentuk kembali setelah terjadinya gempa yang besar, dua kejadian besar ini kemungkinan akan terjadi lagi dalam kurun waktu abad mendatang. Lebih ke arah Selatan di lepas pantai Sumatera Barat dan Bengkulu, kemungkinan gempa bumi besar dan tsunami dapat terjadi pada beberapa puluh tahun ke depan. Kami akan mencoba mengkarakterisasi gempa dan tsunami yang mungkin terjadi di masa mendatang untuk membantu dan memberikan inspirasi rasional serta persiapan untuk menghadapinya. Di Aceh, yang paling mungkin terjadi di abad mendatang adalah gangguan seismik yang ditimbulkan oleh pergeseran
lempeng Sumatra dan gempa yang terjadi sepanjang jalur pegunungan Sumatra hingga laut di Banda Aceh. Di daerah sekitar Banda Aceh, kejadian serupa tidak tampak selama kurun waktu yang cukup lama.

====================

PERSIAPAN UNTUK GANGGUAN TSUNAMI DAN GEMPA BUMI DI MASA DEPAN

SEBUAH PELAJARAN DARI GEMPA SUMATRA-ANDAMAN 2004 DAN TSUNAMI DI ASIA

Kenji Satake
Geological Survey of Japan, Agency of Industrial Science and Technology

Pada 26 Desember 2004, gempa di Sumatra menyebabkan bencana tsunami yang terburuk sepanjang sejarah. Dalam rangka mengurangi dari bencana di masa depan beberapa langkah yang penting termasuk : (1) Riset Ilmiah, (2) Pengembangan Kapasitas dan (3) Pendidikan dan Peningkatan kesadaran (awareness).

Riset ilmiah dalam lingkup bencana alam perlu dikembangkan untuk dapat lebih memahami apa yang sudah tejadi di waktu lampau, sekarang dan kemungkinan yang dapat timbul di masa depan. Studi tentang tsunami di masa lampau dengan rentang waktu baik pada masa sejarah maupun pra-sejarah akan membantu mengestimasi kemungkinan di masa depan. Geofisika monitoring merupakan hal yang esensial yang dapat membantu memprediksi gempa dan tsunami di masa depan. Simulasi komputer akan membantu memperkirakan kerusakan di masa depan dan menyusun suatu peta bencana.

Peningkatan kapasitas termasuk di dalamnya sistim peringatan bencana, peta bencana dan infrastruktur untuk mendiseminasi informasi sangat diperlukan.
Pengetahuan seismologi telah berkembang dengan cukup signifikan semenjak gempa bumi tahun 1960 di chili yang menimbulkan tsunami di kawasan Pasifik. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang memungkinkan diestimasikannya parameter-parameter sumber dengan segera setelah terjadinya tsunami besar dan menggunakannya untuk sistim peringatan tsunami. Implementasi dari sistim peringatan tsunami dan kolaborasi internasional di kawasan samudera sedang dalam proses untuk dilakukan.

Pendidikan dan peningkatan kesadaran (awareness) kepada penduduk lokal merupakan bagian yang paling penting untuk jumlah korban di masa depan. Meskipun peta bencana tsunami telah disusun dan pesan peringatan tsunami telah disampaikan jika tidak diikuti dengan evakuasi penduduk, maka bencana yang sama akan dapat terulang lagi di masa depan. Pada tsunami Asia tahun 2004, terindikasi bahwa tidak hanya penduduk lokal saja yang memerlukan pengetahuan tersebut melainkan juga para turis. Masalah yang lain adalah kenyataan bahwa tsunami adalah sebuah fenomena yang jarang terjadi sehingga memori tentang tsunami tahun 2004 perlu ditularkan kepada generasi mendatang melalui materi edukasi maupun monumen peringatan.

Kenji Satake, Ph.D
(Unversity of Tokyo ), adalah seorang ahli Geofisika dan tertarik mendalami proses penyebab gempa bumi dan tsunami dalam kurun modern, sejarah dan waktu geologi. Sekarang menjabat sebagai deputi direktur Active Fault Research Center, Geological Survey of Japan, AIST dan juga sebagai anggota Komisi Tsunami, international Union of Geodesy and Geophysics.

========================

HUTAN ACEH SEBAGAI ASET REKONSTRUKSI

Profesor De Koninck, Rodolphe/Dr Stéphane Bernard/ Marc Girard
Université de Montréal

Rekonstruksi Aceh Pasca Bencana tsunami 2004 dan yang lebih mendasar lagi adalah pengembangan ekonomi secara keseluruhan yang dilakukan setelah adanya proses perdamaian seyogyanya dapat mengandalkan kepada sumber daya hutannya. Setidaknya hingga saat ini hutan di kawasan Aceh masih merupakan yang tertinggi denitasanya dibandingkan kawasan lainnya di indonesia. Sebagaimana dapat disaksikan dalam peta-peta dari tahun 1970 hingga 1990 dimana nampak adanya penguarangan hutan di kawasan lain di indonesia, penguarangan hutan di kawsan Aceh pada periode ini menunjukkan intensitas yang lebih kecil. Hingga pada tahun 1990, menurut laporan World Bank, 70 % kawasan Aceh masih merupakan kawsan hutan yang belum terjamah meskipun estimasi yang lebih baru menunjukkan angka yang lebih kecil yaitu 62% pada sekitar tahun 2006. Hal ini juga dikonfirmasi oleh citra satelite, yang menunjukan bahwa sepertinya ilegl logging telah meningkat termasuk di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang mana hal ini dinyatakan berkitan langsung dengan proses rekonstruksi. Makalah ini akan menterjemahkan dan membicarakan bukti-bukti berkaitan dengan evolusi hutan Aceh dan issue yang terkait dengannya.

Rodolphe De Koninck adalah profesoor geografi dan Canada Chair of Asian Research di Univeristy of Montreal. Pekerjaannya terutama berkaitan dengan agrarian dan issu lingkungan di Asia Tenggara yang dipblikasikan dalam bahasa Inggris dan Perancis. Stéphane Bernard adalah post doctoral fellow dan Marc Girard adalah GIS spesialis di universitas yang sama.

=======================

BAHASA, BUDAYA DAN MASYARAKAT

Program ini akan memfasilitasi riset lokal dan riset komparatif serta memberikan dukungan bagi dokumentasi, alih bahasa dan diseminasi data serta mempromosikan pemahaman terhadap bahasa, tradisi budaya serta sejarah lokal Aceh. Program ini akan berupaya menghubungkan institusi budaya lokal, universitas, periset internasional serta mengembangkan pendidikan tinggi dan mengupayakan kesempatan yang lebih luas untuk beasiswa internasional di kawasan ini.


YANG DIKENAL DAN TIDAK DIKENAL

Graham Thurgood
California State University, Chico, USA

Graham Thurgood

(California State University, Chico). Mempublikasikan secara luas dalam bahasa Asia Tenggara termasuk Tibeto-Burman, Tai-Kadai dan bahasa Chamic dengan penekanan khusus pada perubahan sejarah, sub grouping, tone, hubungan antar bahasa dan hubungannya dengan sejarah non-linguistic. Memiliki ketertarikan dalam akuisisi bahasa kedua dan TESOL/TEL dengan fokus utama pada pengajaran guru, pengembangan dan adaptasi materi khusus, metode dan metodologi serta pengajaran tata bahasa.

Bukti lingusistik yang ada menunjukkan bahasa Aceh sebagai salah satu satu bahasa dalam rumpun chamic, sebuah rumpun bahasa yang didalamnya termasuk bahasa Phan Rang cham, Haroi, Jarai, Rade, chru dan Roglai yang ditemukan di Vietnam. Hainan cham ditemukan di dekat Sanya di bagian selatan pulau Hainan, dan cham Barat di temukan di sebagian kamboja dan Thailand. Bahasa non-chamaic yang terdekat dengan bahasa Aceh adalah rumpun Melayu yaitu Melayu dan Minangkabau (Awak Jamee atau Aneuk Jamee) dan dialek Melayu Tamiang (Basa Tamiang); yang lebih dekat hubungannya dengan bahasa batak : Batak Karo, Alas dan Kluet. Banyaknya persamaan yang ditemukan sekarang dapat dikenali sebagai hasil dari suatu proses hubungan yang panjang. Rekaman Linguistik juga menunjukkan bahwa pengguna bahasa Aceh bermigrasi dari pantai Vietnam tengah ke ujung pulau Sumatra dalam mengantisipasi pendudukan Vietnam terhadap ibukota champa Selatan di tahun 1471. Sebuah analisa yang sebanding didapatkan di Kelantan meskipun tanpa ada penanggalan yang jelas.

Dan jelas bahwa penyebaran bahasa Aceh, meliputi penyerapan dan penempatan ulang bahasa lain, sebuah pengamatan terhadap dialek Aceh dan interaksinya dengan bahasa lain sangat diperlukan untuk memperjelas detailnya.

=========================

Pembangunan kembali Pustaka dan Palayanan Informasi pasca TsunamiStudi komparatif Aceh dan Sri Lanka

Zawiyah Baba
Insitute of the Malay World and Civilisation, Universitas Kebangsaan Malaysia Bangi, Selangor DE, Malaysia
zawiyah@mail.com
Tel.603772991/Fax:60377291586

Abstrak
Aceh dan Sri Lanka adalah daerah yang terbruk terkena oleh dampak Tsunami yang terjadi pada Desember 2004. Sekala kerusakan dan jumlah korban sangatlah besar. Sementara banyak lembaga Internasional memberikan bantuan tanggap darurat, hanya sedikit yang terlibat dalam pembangunan kembali negara-negara yang terkena dampak bencana. Masalah yang menghambat proses pembangunan kembali dikaji dengan serangkaian interview yang dilakukan oleh penulis dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan pelayanan pustaka dan informasi juga dengan perwakilan pemerintah lokal di Aceh pada bulan Agustus 2005 dan Sri Lanka pada November – Desember 2005. Interview ini meliputi langkah-langkah pemulihan awal yang dilakukan, bantuan yang dibutuhkan dan prospek masa depan. Interview ini dilengkapi juga dengan kunjungan kedaerah-daerah yang terkena dampak di kedua Negara. Ditemukan adaya kesamaan permasalahan yang dihadapi di Aceh dan Sri Lanka sekaligus juga perbedaan yang mendasar dalam proses pembangunan kembali termasuk kepemimpinan, kebijakan, perilaku dan ketersediaan informasi yang menyediakan pelajaran berguna dalam perencanaan dan persiapan rencana pembangunan kembali intitusi budaya di kedua Negara.

Dato’ Zawiyah Baba adalah mantan Direktur Jendral dari National Library of Malaysia, kepala dari Library Association of Malaysia (PPM), misi Iqra’ untuk Aceh, 6-9 Agustus 2005 dan konsultan Unesco untuk Master Plan bagi Pembangunan Kembali Pustaka Publik di Sri Lanka, November-Desember 2005.

====================

REKONSTRUKSI WARISAN BUDAYA : MANUSKRIP ACEH SETELAH TSUNAMI

Koji Miyazaki & Yumi Sugahara
Tokyo University of Foreign Studies, Japan & Tenri University, Faculty of International Studies, Japan

Koji Miyazaki
Professor di Institut Riset untuk Bahasa dan Budaya Asia dan Africa (ILCAA) dan wakil ketua di Tokyo
Univesity of Foreign Studies. Riset-riset utama beliau berkenaan dengan pergerakan migrasi di kawasan Asia Tenggara dan tentang pengetahuan dan tradisi pada era Jawa pra modern dan modern.

Yumi Sugahara
Periset, Proyek Aceh untuk Preservasi Warisan Budaya , Tokyo Univesity of Foreign Studies

Gempa bumi dan tsunami di tahun 2004 yang lalu telah mengejutkan para periset Jepang yang telah berhubungan dengan Indonesia. Sebagian dari mereka mencari cara untuk memberikan dukungan bagi masyarakat lokal yang terkena bencana. Sambil menunggu datangnya waktu yang tepat mereka memutuskan untuk mencurahkan perhatian pada rehabilitasi warisan kekayaan budaya Aceh dengan menyelamatkan dokumen-dokumen bersejarah di Aceh dari kerusakan dan kehilangan yang lebih luas. Selama 2 tahun, berbagai usaha yang dilakukan merupakan kerjasama dengan intitusi lokal. Makalah ini akan melaporkan tentang proses dan problematika dalam mengimplementasikan aktivitas yang berhubungan dengan kerjasama internasional untuk menyelamatkan warisan budaya yang terancam musnah oleh bencana. Juga akan disampaikan tentang langkah selanjutnya dari rehabilitasi hingga arah untuk mewujudkan lingkungan baru bagi penyelamatan warisan budaya.

=======================

ANTROPOlOGI BARU TENTANG ETNISITAS DAN IDENTITAS – DAN MENGAPA HAL TERSEBUT PENTING BAGI ACEH DAN INDONESIA

John R. Bowen
Washington University-St. Louis, USA

Studi mengenai etnisitas dan identitas dalam antropologi dan sosiologi telah mengalami kemajuan jauh diatas gagasan tentang kultur dan identitas etnis yang tetap. Para ilmuwan sosial sekarang membedakan antara proses identikasi sendiri dengan proses pemberian label oleh pihak lain, dan mereka melihat kedua proses tersebut dapat berubah berkait dengan fungsi sebuah tujuan dan konteksnya. Kita sekarang melihat aktor sebagai kombinasi multi dimensi dari identitas dan menampilkannya dengan suatu cara strategis, dengan menggarisbawahi bahasa, agama, tempat asal atau pekerjaan untuk suatu tujuan tertentu. Label seperti "konflik etnik" memperkecil manipulasi yang menjadikan kekerasan dan ketakutan sebagai suatu yang berbeda. (Sebagian besar presentasi ini akan menampilkan hal ini).

Aceh merupakan tempat yang sangat baik untuk melakukan kajian ini dalam konteks yang lebih luas tentang masyarakat Melayu-Sumatra dan dalam konteks pembangunan Indonesia. Klaim tentang pemerintahan sendiri di Aceh ditarik dari gambaran kedaulatan masa lampau yang ditopang oleh kesadaran akan wilayah yang luas dan mengatasnamakan Islam. Di satu sisi juga muncul pernyataan tentang Aceh sebagai wilayah non etnis yang merupakan gabungan dari Arab, china, eropa dan Hindia (keempat huruf capital ini membentuk kata "AceH"). Sementara di sisi yang lain muncul juga pernyataan tentang "bangsa Aceh". Ambiguitas ini telah menyebabkan warga lokal dapat memiliki pandangan bahwa kelompok non etnis Aceh dapat dikesampingkan. Para transmigran Jawa adalah salah satu kelompok yang menjadi korban. Penduduk Gayo menemukan diri mereka terperangkap diantara dua sisi yang berseberangan ini. Pemerintahan Indonesia memilih untuk menggarisbawahi karakter ke Islaman di wilayah ini dengan harapan untuk menetralkan pandangan tentang identifikasi diri yang membedakan Aceh dengan yang lainnya. Masalah yang lebih komplek dari proses pelabelan etnis, agama dan politik ini berbagai cara yang digunakan oleh orang Aceh untuk menarik perbedaan antara mereka sendiri berdasarkan pada batas wilayah dan karakteristik regional. Sebagai contoh misalnya : orang Pidie yang kebanyakan berasal dari India sehingga
kebanyakan menjadi pedagang.

John R. Bowen adalah profesor dalam Seni dan Sains di Washington University, St.Louis dan mengkaji permasalahan agama dan Pluralisme legal di Asia dan Eropa. Karya terkini antara lain " Islam, hukum dan Kesetaraan di Indonesia (Cambridge, 2003), Why French don’t like Headscrves (Princeton, 2007) dan yang akna datang "Shaping French Islam" (Princeton,est.2009) .

=====================

KETIMPANGAN REKONSTRUKSI, PERSAINGAN PEMBANGuNAN : DEKOLONISASI DISKURSUS GENDER DAN MENGAMATI KOMPETISI PRESENTASI DAN RE-PRESENTASI ISLAM DI ACEH

Dr. Jacqueline Siapno

Makalah ini akan berfokus pada kontradiksi dan paradok antara tujuan internasional tentang rekonstuksi, pembangunan dan pemerintahan (termasuk demokratisasi) di Aceh dan pandangan tentang peranan dan partisipasi wanita di bawah hukum Syariah.

Pada suatu sisi kita mendapatkan perkembangan dari diskursus "gender dan pembangunan" dan organisasi yang dimunculkan oleh proses rehabilitasi dan rekontruksi dengan pendanaan dari berbagai donor internasional, di sisi lainnya kita melihat semakin sulitnya wanita Aceh untuk ikut berpartisipasi secara kritis dalam ranah publik atau untuk mendapatkan keadilan (kasus inong balee),

Bagaimanakah penjelasan dari paradok tentang pembatasan setengah dari populasi Aceh di satu sisi dan di sisi lainnya menimbulkan retorika tentang kesetaraan gender sebagai prioritas rekonstruksi dan pemerintahan? Riset ini akan ditempatkan pada konteks komparasi yang luas yang melihat pada isu gender dan politik dari rekonstruksi fisik dan psiko-sosial di area konflik lainnya ( contoh : karya Deniz Kandiyoti , "The Politics of Gender and Reconsruction in Afghanistan," UNRISD, 2006 ).

Mengapa dan bagaimana hukum Syariah dalam konteks Aceh sekarang diterjemahkan sebagai serangkaian larangan-larangan yang bersifat negatif dan membatasi perempuan daripada sebagai suatu yang positif, produktif dan sebagai dimensi spiritual dari ijtihad? Apakah faktor sosio-kultural-politikal yang di satu sisi membatasi partisipasi penuh perempuan dan di sisi lainnya menimbulkan resiliensi, kekuatan dan resistensi serta ruangan untuk aksi/ refleksi.

adalah asisten profesor di Political Science and the Asia Institute at University of Melbourne dan di Unversidade da Paz (Dili, Timor Timur). Beliau adalah penulis dari "Gender, Islam, Nationalism and the State in Aceh: The Pradox of Power, Co-optation and resistence," London and New York: RoutledgeCurzon 2002.

Beliau sekarang bekerja pada proyek riset tiga tahun di ARC dan UNESCO " Dance and Movemenet in East Timor" dan di proyek riset tentang " Konteks konflik dalam rekonstrusi pasca Tsunami : Sebuah studi banding Sri Lanka dan Aceh " yang didanai oleh IDRC, ICES dan Pusat Studi Pengungsi Oxford. Beliau juga bekerja sebagai penasihat bagi UNDP di unit pemerintahan Timor Leste dalam bidang " Pengembangan Kapasitas pada sektor Publik (2002) dan sebagai koordinator pada program Trust Fund bertemakan Gender (2005). Dan juga bekerja bagi konsultan bagi UNIFEM dan Fokupers ( NGO lokal Timor Timur ) dalam "Partisipasi Politik Wanita pada Pemilihan Umum 2007"(2006) dan "Wanita dan Etika Politik"(2004).

=====================

MENELAAH KONSEPSI ORANG ACEH TENTANG KONDISI PERANG DAN DAMAI (STUDI TENTANG HIKAYAT PRANG SABI)

Amirul Hadi
Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Studi ini menelaah konsep tentang perang dan damai di kalangan orang Aceh, seorang muslim dikenal dengan akar ke Islaman mereka yang kuat dan warisan budaya militer yang menakjubkan. Pengalaman panjang tentang peperangan semenjak masa kesultanan pada abad 16 hingga waktu sekarang, menimbulkan banyak pertanyaan tentang perilaku mereka terhadap kondisi perang dan damai. Studi literatur menunjukkan bahwa tidak ada satupun karya yang ditulis di Aceh yang menelaah tentang hal tersebut. Sehingga kita harus melihat pada hikayat kepahlawanan Aceh yang dikenal dengan hikayat prang.
Yang menarik dari sumber-sumber ini adalah meskipun mereka dianggap sebagai karya sastra, hikayat prang ini memiliki muatan data-data sejarah dan yang paling penting adalah pandangan yang luas dari berbagai sisi.

Terdapat beberapa hikayat prang yang telah kita kenal : antara lain Hikayat Malem Dagang dari abad 17, Hikayat Pocut Muhammad dari abad 18 dan Hikayat Prang Sabi dari akhir abad 19 hingga awal abad 20. Hikayat Prang Sabi berisi tentang perlawanan terhadap agresi Belanda pada tahun 1873.

Telaah tentang hikayat ini memberikan kita gambaran dan pengertian tentang bagaimana orang Aceh menghadapi keberadaan perang yang berkepanjangan sekaligus mengenai konsekuensi mengenai konsep mereka tentang masyarakat, kehormatan, keyakinan beragama dan jati diri.

Amirul Hadi adalah dosen senior Sejarah Islam di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sebelumnya menjabat sebagai dekan pasca sarjana. Medapatkan gelar Doktor dari McGill University. Beberapa publikasinya termasuk Islam dan Daerah di Sumatra : Sebuah studi tentang Aceh di abad ke tujuh belas (Leiden, 2004) dan Tanggapan Islam terhadap hegemoni Barat : Aceh versus Portugis, 15001579 (Banda Aceh, 2006)

========================

RESOLUSI KONFLIK, PROSES PERDAMAIAN, DAN ISU DEMOKRASI

Aceh adalah salah satu contoh terbaik tentang konflik etnik dan sosial di kawasan Asia Tenggara dan merupakan tolak ukur yang nyata tentang resolusi permasalahan tersebut. ICAIOS akan mewadahi proyek-proyek riset yang berfokus pada dampak konflik, kesinambungan perdamaian dan resolusi politik yang terjadi. Ini merupakan wadah yang ideal bagi studi komparatif tentang ketegangan-ketegangan di area yang lain dan diharapkan bahwa pelajaran yang dapat diambil dari Aceh dapat menyediakan model yang berguna bagi resolusi konflik di kawasan yang lain di dunia.


JALAN KE HELSINKI : Perjanjian Aceh dan Pembanguna Indonesia

Dr. Michel Morfit
Partner for Democratic Change, Washington, DC, USA
mmorfit@partnersglobal.org
+1 202 297-7667

Abstrak
Kesepakatan Helsinki pada bulan Agustus 2005 antara pemerintah Indonesia dan GAM telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dalam mengakhiri konflik bersenjata yang sudah berlangsung hampir selama 30 tahun.

Makalah ini akan mengkaji beberapa pertanyaan berikut :

Apa saja faktor kunci bagi keberhasilan kesepakatan Helsinki ?

Apakah dampak keberhasilan kesepakatan Helsinki bagi demokrasi di Indonesia secara luas ?

Apakah pelajaran yang dapat diambil bagi masa depan ?

Inti dari analisis ini adalah bahwa prinsip-prinsip dasar dari kesepakatan Helsinki masih belum lengkap dan belum dapat menangkap secara menyeluruh kompleksitas permasalahan dan variasi politik, institusi, militer dan personil yang terlibat di dalamnya. Sebagai tambahan, sejauh mana kesepakatan Helsinki merupakan tolak ukur dari kesinambungan proses demokrasi di Indonesia juga belum teramati secara baik. Sesuatu yang ironis untuk diamati adalah banyak diantara faktor-faktor yang merupakan kunci sukses pada kesepakatan Helsinki akan menjadi beban di masa depan, yang mana baik pemerintah Indonesia maupun GAM tidak begitu saja dapat secara langsung melanjutkan pendekatan dan kebijakan-kebijkan yang dilakukan di masa lampau.

Analisis ini berdasarkan pada pendekatan tatap muka dengan melalui wawancara antara penulis dengan para pelaku yang secara langsung terlibat dalam proses kesepkatan Helsinki. Serta berbagai tambahan dari hasil pengamatan para pengamat internasional, jurnalis dan analis politik.

Michel Morfit adalah Senior Vice president at Partners for Democratic Change, sebuah lembaga nirlaba yang mengkhususkan diri dalam resolusi konflik. Dia juga menjadi pembantu Professor di Georgetown University dan American Univesity di Washington DC, dimana dia mengajar tentang demokrasi, peerintahan dan pembangunan.

==========================

Proses Keadilan dan Perdamaian di Aceh

Dr. Avonius, Leena
Renvall Insitute, University of Helsinki, Finland
Leena.avonious@helsinki.fi
Telp. +358-408419217, Fax +358-919123107

Abstrak
Keadilan merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap proses perdamaian, tidak terkecuali bagi Aceh. Seluruh pihak yang bertikai Ketidakadilan yang tejadi di masa lalu harus berhadapan dengan masyarakat secara luas. Ketidak adilan sosio ekonomik seperti misalnya pembakaran rumah, penelantaran lahan pertanian dan hilangnya pendapatan berkaitan dengan penderiataan masyarakat yang timbul dari adanya konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia. Memorandum Helsinky menegaskan bahwa para pihak yang terlibat di dalamnya bersungguh –sungguh dalam menyikapi ketidak adilan di masa lalu dengan mewujudkan adanya pengadilan hak asasasi manusia serta pembentukan komite rekonsiliasi Aceh. Hal ini juga mengikat pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan bagi ex tentara GAM , tahanan politik yang di amnesti serta penduduk sipil yang terkena dampak hal tersebut melalui suatu program re- integrasi. Bagaimanapun juga, yang terpenting adalah bagaimana memeorandum tersebut diimplementasikan. Dalam hal ini konsep-konsep legal baik nasional maupun internasional harus disesuaikan dengan situasi lokal yaitu pengertian masyarakat Aceh tentang keadilan. Makalah ini akan mengekplorasi gagasan tentang kedilan legal dan sosial di Aceh pasca konflik.

Leena Avonius mendapatkan gelar PhD dalam antropologi di Leiden University, Nederland pada tahun 2004. Pada kurun 2005-206 beliau bekerja bagi pengamat Uni Eropa dan sebagai koordinator reintegrasi bagi Aceh Monitoring Mission. Sekarang sedang mengerjakan post doktoral riset di University of Helsinki, Finlandia..

=========================

MENGELOLA PERDAMAIAN DI ACEH: TANTANGAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN PASCA KONFLIK

Rizal Sukma
Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, Indonesia

Rizal Sukma saat ini menjabat sebagai Deputi Direktur Eksekutif di CSIS Jakarta. Mendapatkan Ph.D dalam bidang hubungan Internasional dari London School of Economics and Political Science (LSE), Inggris pada tahun 1997. Dia juga duduk sebagai Chairman dari biro hubungan Internasional Pengurus Pusat Muhammadiyah dan menjadi anggota Komite Nasional dalam review Pertahanan Strategis di kementrian Pertahanan Republik Indonesia dan anggota untuk penyusunan rancangan Pertahanan Nasional (2000-2001) dan Angkatan Bersenjata (20022003). Dia banyak bekerja pada lingkup keamanan di kawasan Asia Tenggara, pertahanan Indonesia, politik Luar Negeri, reformasi militer , Islam dan politik serta perubahan politik domestik di Indonesia.

Tidak seperti dua kali percobaan perdamaian sebelumnya, kesepakatan Helsinki yang dicapai oleh pemerintah Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pada bulan Agustus 2005 nampaknya mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mengakhiri konflik separatis di Aceh. Setelah lebih dari satu tahun, perdamaian masih terjaga di Aceh dan secara keseluruhan proses ini menunjukkan gambaran yang menggembirakan. Peran yang efektif dari AMM (Aceh Monitoring Mission) merupakan sebuah faktor yang penting dalam hal ini. Namun, dengan melihat bahwa akar permasalahan dan konflik yang ada di Aceh merupakan sebuah sebuah proses yang memiliki akar permasalahan yang dalam dan mempunyai banyak sisi, nampak bahwa faktor - faktor yang dapat mengganggu jalannya perdamaian ini belum seluruhnya dapat dihilangkan dan memiliki kemungkinan untuk muncul kembali ke permukaan pasca masa kerja AMM. Tantangan yang mendasar bagi pemerintah Indonesia dan rakyat Aceh adalah bagaimana mengelola sebuah pekerjaan yang sulit dalam menjaga perdamaian dan memastikan bahwa konflik serupa tidak akan muncul lagi di masa depan. Tiga hal yang penting untuk digarisbawahi adalah : pentingnya mekanisme konflik managemen pasca masa kerja AMM, tahapan rekonstruksi pasca tsunami dan penciptaan orde politik yang demokratis.

Makalah ini menganalisa; Mengapa kesepakatan Helsinki dapat berpengaruh secara positif, serta mengkaji tantangan-tantangan dalam upaya menjaga perdamaian di masa depan. Makalah ini juga akan menjabarkan beberapa pelajaran yang mungkin relevan bagi penyelesaian konflik serupa di kawasan Samudera Hindia.

======================

PROSES PERDAMAIAN DAN POTENSI KONFLIK

Teuku Kamaruzzaman
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias, Banda Aceh, Indonesia

Proses perdamaian di Aceh menemukan harapan baru sejak bulan Mei 2000, difasilitasi oleh Henri Dunant center, sebuah organisasi yang didirikan oleh sejumlah diplomat senior PBB yang berkantor pusat di Jenewa dengan fokus utama memberikan bantuan kemanusiaan ke daerah yang terkena konflik. Lembaga ini membentuk 2 buah komisi bersama, yang pertama dikhususkan untuk Aksi Kemanusiaan sedangkan yang kedua bergerak di lingkup Pemulihan Keamanan. Pada Februari 2001, sebuah usaha untuk meningkatkan persetujuan agar dapat memasukkan penghentian kekerasan telah gagal sehingga konflik pecah kembali ketika sebuah tindak kekerasan dilakukan oleh oknum polisi kepada penduduk. empat bulan kemudian, setelah melalui diskusi selama 5 hari di Jenewa, benih dari sesuatu yang hilang pada diskusi sebelumnya dapat ditanamkan yaitu dengan membentuk Komisi Bersama untuk Konsultasi Demokrasi yang membuka sebuah dialog bagi suatu solusi politik di Aceh.

MoU Helsinki yang dilakukan pada 15 Agustus 2005 merupakan tonggak sejarah bagi kedua belah pihak yang bertikai dan bagi dunia. Setelah hampir 2 tahun sejak perjanjian ini, benih-benih konflik kembali terlihat, yang ditimbulkan dari adanya penafsiran yang beragam terhadap dampak perjanjian ini di kalangan elit nasional dan permasalahan di akar rumput yang tidak terpecahkan seperti kesenjangan kesejahteraan, kelemahan kelembagaan serta kenyataan bahwa tidak seluruh elemen dalam memorandum Helsinki telah diimplementasikan secara memuaskan.

Potensi konflik ini nyata dan laten dan perlu untuk diidentifikasi secara tepat oleh seluruh pemangku kepentingan perdamaian di Aceh.

Sebelum menamatkan kuliah dari falultas hukum di Unsyiah di tahun 1989 Teuku Kamaruzzaman adalah anggota aktif di senat mahasiswa dan dipilih sebagai ketua senat mahasiswa fakultas Hukum. Memulai karir sebagai pegawai negeri dan selanjutnya sebagai pengusaha yang aktif di berbagai asosiasi dan organisasi sosial seperti Pemuda Pancasila. Perhatiannya terhadap keadilan sosial semakin menguat ketika dia banyak menyaksikan praktek pelanggaran kemanusiaan di lingkungannya. Hal ini mencapai puncaknya dengan bergabungnya dia ke dalam Gerakan Aceh Merdeka dan berperan aktif pada diskusi awal tentang proses perdamaian diantara perwakilan GAM pada komisi bersama untuk bantuan kemanusiaan yang dibentuk sebagai bagian awal dari perjanjian menuju perdamaian pada tahun 2000. Pasang surut proses perdamiaan telah menggiring Teuku Kamaruzzaman ke penjara selama 2 kali, yang pertama di tahun 2001 dan yang kedua dari 2003 hingga 2005 di penjara Sukamiskin Bandung. Setelah ditanda tanganinya perjanjian Helsinki dia bergabung dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Badan. Teuku Kamaruzzaman bukan hanya seorang pengamat yang kritis melainkan juga seorang pelaku aktif dalam proses tersebut. Dia akan membagi analisanya dari dalam proses perdamaian tersebut.

Samudera Pasai, Khilafah Islam Nusantara

Samudera Pasai, Khilafah Islam Nusantara

Sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah.'' Begitulah petualang Muslim asal Maroko, Ibnu Batutta, menggambarkan kekagumannya terhadap keindahan dan kemajuan Kerajaan Samudera Pasai yang sempat disinggahinya selama 15 hari pada tahun 1345 M.

Dalam catatan perjalanan berjudul Tuhfat Al-Nazha, Ibnu Batutta menuturkan, pada masa itu Samudera Pasai telah menjelma sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Jauh sebelum 'Sang Pengembara Muslim' itu menginjakkan kakinya di kerajaan Muslim pertama di Nusantara itu, seorang penjelajah asal Venicia, Italia bernama Marco Polo pada tahun 1292 M.

Marco Polo bertandang ke Samudera Pasai saat menjadi pemimpin rombongan yang membawa ratu dari Cina ke Persia. Bersama 2.000 pengikutnya, Marco Polo singgah dan menetap selama lima bulan di bumi 'Serambi Makkah' itu. Dalam kisah perjalanan berjudul Travel of Marco Polo, pelancong dari Eropa itu juga mengagumi kemajuan yang dicapai kerajaan yang terletak di Aceh itu.

Sejarah mencatat, Kerajaan Samudera Pasai berdiri lebih awal dibanding Dinasti Usmani di Turki yang sempat menjadi adikuasa dunia. Jika Ottoman mulai menancapkan kekuasaannya pada tahun 1385 M, maka Samudera Pasai sudah mengibarkan bendera kekuasaannya di wilayah Asia Tenggara pada tahun 1297 M. Raja pertama Samudera Darussalam bernama Merah Silu.

Hikayat Raja-raja Pasai menceritakan asal-muasal penamaan kerajaan yang berada di pantai utara Sumatera. Syahdan, suatu hari Merah Silu melihat seekor semut raksasa yang berukuran sebesar kucing. Merah yang kala itu belum memeluk Islam menangkap dan memakan semut itu. Dia lalu menamakan tempat itu Samandra.

Tak semua orang percaya kisah yang berbau legenda itu. Sebagian orang meyakini kata Samudera berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti 'laut'. Sedangkan kata Pasai diyakini berasal dari Parsi, Parsee atau Pase. Saat itu, banyak pedagang dan saudagar Muslim dari Persia-India alias Gujarat singgah ke Nusantara.

Merah Silu kemudian memutuskan untuk masuk Islam dan berganti nama menjadi Malik Al-Saleh. Dia mulai menduduki tahta Sultan Samudera Pasai pada tahun 1297 M. Berdirinya Kerajaan Samudera Pasai bersamaan dengan melemahnya dominasi Kerajaan Sriwijaya. Konon, Malik Al-Saleh bukanlah pendiri Kerajaan Samudera Pasai.

Ada yang menyebutkan kesultanan itu didirikan Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana laut asal Mesir. Sekitar tahun 1283 M, Pasai dapat ditaklukan Nazimuddin. Ia lalu mengangkat Merah Silu menjadi Raja Pasai pertama dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Di bawah kepemimpinan Malik Al-Saleh, Samudera Pasai mulai berkembang. Tahta Malik Al-Saleh yang berkuasa selama 29 tahun akhirnya diganti Sultan Muhammad Malik Al-Zahir (1297 M - 1326 M).

Pada era kepemimpinan Al-Zahir, Samudera Pasai mencapai puncak kejayaannya. Ibnu Batutta yang berkunjung di era kepemimpinan Al-Zahir mencatat berbagai kemajuan yang telah dicapai Samudera Pasai.

Menurut Battuta, Samudera Pasai begitu subur. Aktivitas perdagangan dan bisnis di kerajaan itu sudah begitu berkembang pesat. Hal itu dibuktikan dengan sudah digunakannya mata uang emas. Batutta juga tak bisa menutupi rasa kagumnya begitu berkeliling kota pusat kerajaan itu. Ia begitu takjub melihat sebuah kota besar yang sangat indah dengan dikelilingi dinding dan menara kayu.

Di masa keemasannya, Samudera Pasai pun menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Kerajaan pelabuhan Islam itu begitu ramai dikunjungi para pedagangan dan saudagar dari berbagai benua seperti, Asia, Afrika, Cina dan Eropa. Kejayaan Samudera Pasai yang berada di daerah Samudera Geudong, Aceh Utara, diawali dengan penyatuan sejumlah kerajaan kecil di daerah Peurelak, seperti Rimba Jreum dan Seumerlang.

Di abad ke-13 M hingga awal abad ke-16 M, Pasai merupakan wilayah penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia, dengan lada sebagai salah satu komoditas andalannya. Setiap tahunnya, Pasai mampu mengekspor lada sekitar 8.000 hingga 10 ribu bahara. Tak cuma itu, Pasai pun merupakan produsen komoditas lainnya seperti sutra, kapur barus serta emas.

Sebagai alat tukar perdagangan, Samudera Pasai sudah memiliki mata uang emas, yakni dirham. Selain menjalin kongsi dengan negara-negara dari luar Nusantara, hubungan dagang dengan pedagang-pedagang dari Pulau Jawa pun begitu baik. Bahkan, para saudagar Jawa mendapat perlakuka yang istimewa. Mereka tak dipungut pajak. Biasanya para saudagar dari Jawa menukar beras dengan lada.

Sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, Samudera Pasai juga memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Tanah Air. Samudera Pasai banyak mengirimkan para ulama serta mubaligh untuk menyebarkan agama Allah SWT ke Pulau Jawa. Selain itu, banyak juga ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Pasai. Salah satunya adalah Syekh Yusuf — seorang sufi dan ulama penyebar Islam di Afrika Selatan.

Wali Songo merupakan bukti eratnya hubungan antara Samudera Pasai dengan perkembangan Islam di Pulau Jawa. Konon, Sunan Kalijaga merupakan menantu Maulana Ishak, Sultan Pasai. Selain itu, Sunan Gunung Jati yang menyebarkan Islam di wilayah Cirebon serta Banten ternyata putera daerah Pasai.

Kesultanan Samudera Pasai begitu teguh dalam menerapkan agama Islam. Tak heran, bila kehidupan masyarakatnya juga begitu kental dengan nuansa agama serta kebudayaan Islam. Inilah yang membuat Aceh kemudian dikenal sebagai Serambi Makkah. Pemerintahnya bersifat teokrasi berdasarkan ajaran Islam. Sebagai sebuah kerajaan yang berpengaruh, Pasai juga menjalin persahabatan dengan penguasa negara lain seperti Campa, India, Tiongkok, Majapahit, dan Malaka.

Pada tahun 1350 M, Kerajaan Majapahit menggempur Samudera Pasai dan mendudukinya. Samudera Pasai pun mulai mengalami kemunduran. Sekitar tahun 1524 M, wilayah Pasai berhasil diambil kerajaan Aceh. Sejak saat itulah, riwayat kejayaan Samudera Pasai berakhir.

Saksi Sejarah Kejayaan Pasai

Sebagai kerajaan Islam pertama yang pernah berjaya di bumi Nusantara, Samudera Pasai meninggalkan berbagai peninggalan penting. Berikut adalah saksi sejarah kejayaan Samudera Pasai.

* Deureuham atau Dirham
Dirham merupakan alat pembayaran dari emas tertua di Asia Tenggara. Mata uang ini digunakan Samuedera Pasai sebai alat pembayaran pada masa Sultan Muhammad Malik al-Zahir. Pada satu sisi dirham atau mata uang emas itu tertulis; Muhammad Malik Al-Zahir. Sedangkan di sisi lainnya tercetak nama Al-Sultan Al-Adil. Diameter Dirham itu sekitar 10 mm dengan berat 0,60 gram dengan kadar emas 18 karat.

* Cakra Donya
Cakra Donya adalah hadiah yang diberikan Kaisar Cina kepada Sultan Samudera Pasai. Hadiah berupa bel itu terbuat dari besi dan diproduksi pada tahun 1409 M. Bel itu dipindahkan ke Banda Aceh sejak Portugis dikalahkan oleh Sultan Ali Mughayat Syah.

* Makam Sultan Malik Al-Saleh .
Makam Malik Al-Saleh terletak di Desa Beuringin, Kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Lhokseumawe. Nisan makam sang sultan ditulisi huruf Arab.

* Makam Sultan Muhammad Malik Al- Zahir
Malik Al-Zahir adalah putera Malik Al- Saleh, Dia memimpin Samudera Pasai sejak 1287 hingga 1326 M. Pada nisan makamnya yang terletak bersebelahan dengan makam Malik Al-Saleh, tertulis kalimat; Ini adalah makam yang dimuliakan Sultan Malik Al-Zahir, cahaya dunia dan agama. Al-Zahir meninggal pada 12 Zulhijjah 726 H atau 9 November 1326.

Sultan Malik al-Saleh (1267 M - 1297 M)
Sultan Muhammad Malikul Zahir (1297 M - 1326 M)
Sultan Ahmad Laidkudzahi (1326 M - 1383 M)
Sultan Zainal Abidin Malik al-Zahir (1383 M - 1405 M)
Sultan Shalahuddin (1405 M - 1412 M).

Para Penguasa Pasai

* Malik Al-Saleh
Menurut Marco Polo, Malik Al-Saleh adalah seorang raja yang kuat dan kaya. Ia merupakan sultan pertama Kerajaan Samudera Pasai. Awalnya, sang Sultan bernama Merah Silu. Setelah masuk Islam, ia diberi sebuah nama yang biasa digunakan Dinasti Ayyubiyah di Mesir.

Konon, dia diangkat menjadi sultan di Kerajaan Samudera Pasai oleh seorang Laksamana Laut dari Mesir bernama, Nazimuddin Al-Kamil. Malik Al-Saleh menikah dengan puteri raja Perlak. Hikayat Raja-raja Pasai menceritakan bagaima Merah Silu memutuskan untuk memeluk agama Islam.

Menurut legenda masyarakat itu, suatu hari Malik Al-Saleh bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah itulah, ia lalu memutuskan untuk masuk Islam. Ketika berkuasa, Malik Al-Saleh menerima kunjungan Marco Polo. Menurut Marco Polo, Malik Al-Saleh menghormati Kubalai Khan -- penguasa Mongol di Cina.

Konon, seorang putera Malik Al- Saleh ada yang memutuskan untuk hijrah menyeberangi lautan menuju Beruas (Gangga Negara). Di wilayah itu, sang pangeran mendirikan kesultanan. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan makam Malik Al-Saleh berada di desa Beuringin, Kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Lhokseumawe.

* Sultan Malik Al-Zahir
''Sultan Mahmud Malik Al-Zahir adalah seorang pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. Pribadinya sangat rendah hati. Ia berangkat ke masjid untuk shalat Jumat dengan berjalan kaki. Selesai shalat, sultan dan rombongan biasa berkeliling kota untuk melihat keadaan rakyatnya,'' begitu Ibnu Battuta menggambakan sosok Al-Zahir.

Di bawah kekuasaannya, Samudera Pasai mencapai Kejayaannya. Menurut Ibnu Batutta, Al-Zahir merupakan penguasa yang memiliki ghirah belajar yang tinggi untuk menuntut ilmu-ilmu Islam kepada ulama. Dia juga mencatat, pusat studi Islam yang dibangun di lingkungan kerajaan menjadi tempat diskusi antara ulama dan elite kerajaan.

Bagi Ibnu Batutta, Al-zahir adalah salah satu dari tujuh raja yang memiliki kelebihan luar biasa. Ketujuh raja yang luar biasa itu antara lain; raja Iraq yang dinilainya berbudi bahasa; raja Hindustani yang disebutnya sangat ramah; raja Yaman yang dianggapnya berakhlak mulia; raja Turki dikaguminya karena gagah perkasa;

Raja Romawi yang sangat pemaaf; Raja Melayu Malik Al-Zahir yang dinilainya berilmu pengetahuan luas dan mendalam, serta raja Turkistan.

Sebagai raja, Al-zahir juga merupakan sosok yang sangat saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Malikul Dhahir tidak pernah bersikap jumawa. Kerendahan hatinya itu ditunjukkan sang raja saat menyambut rombongan Ibnu Battuta.

Para tamunya dipersilakan duduk di atas hamparan kain, sedangkan ia langsung duduk di tanah tanpa beralas apa-apa. Untuk mengenangnya, di makamnya terpatri kata-kata penghormatan: yang mulia Malik Al-Zahir, cahaya dunia sinar agama

Samudera Pasai kerajaan Islam pertama di Nusantara

Samudera Pasai kerajaan Islam pertama di Nusantara
Oleh Nasron Sira Rahim


Ibnu Batutah catat wilayah diperintah Sultan Mahmud Malik Zahir sebagai maju, pelabuhan besar dan gemilang

KETIKA berada di China sekitar abad ke-14, pengembara Islam terkenal, Ibnu Batutah terlihat satu bahtera asing berlabuh di pelabuhan negara itu. Selepas diselidikinya, beliau dimaklumkan yang bahtera itu milik Sultan Samudera Pasai.


Kehadiran bahtera bersama wakil utusan Sultan Samudera Pasai ke China adalah secara rutin berikutan kerajaan itu perlu menyerahkan ufti kepada Kerajaan China mengikut senggang masa tertentu.

Seterusnya beberapa tahun kemudian iaitu pada 1346, ketika dalam perjalanan merentas jalan laut dari Tanah Arab ke China, Ibnu Batutah sempat mengunjungi Kerajaan Samudera Pasai yang terletak di pinggir Selat Melaka (kini Wilayah Aceh).

Melihat keadaan di negeri berkenaan, pengembara yang berasal dari Maghribi itu membuka helaian kertas jurnal perjalanannya, mengambil pena dan mula mencatatkan pendapatnya mengenai kerajaan berkenaan.

Antara terjemahan catatannya berbunyi lebih kurang begini: “Samudera Pasai adalah negeri nan hijau dan subur, rakyat dan alamnya indah dan menawan, (ia) negeri yang menghijau dan kota pelabuhannya besar dan indah.”

Ketibaan Ibnu Batutah di negeri itu disambut baik Panglima Daulasah, Qadi Syarif Amir Sayyir Al-Syirazi, Tajuddin Al-Asbahani dan beberapa ulama ahli fiqh di kerajaan berkenaan atas perintah Sultan Mahmud Malik Zahir.

Ibnu Batutah mencatat lagi dalam jurnalnya. Pada pandangannya, Sultan Mahmud adalah penganut mazhab Syafie yang giat menyelenggarakan pengajian, perbahasan dan muzakarah mengenai Islam sehingga menyebabkan Samudera Pasai menjadi pusat tumpuan pengajian Islam ketika itu. Mengenai peribadi dan corak pemerintahan Sultan berkenaan, beliau menulis:

“Sultan sangat rendah hati dan berangkat ke masjid untuk solat Jumaat dengan berjalan kaki. Selesai solat, Sultan dan rombongan mengelilingi kota untuk melihat keadaan rakyatnya.”

Ibnu Batutah berada di Samudera Pasai selama 15 hari. Sebelum berangkat meninggalkan wilayah Nusantara itu, beliau sempat mengunjungi pedalaman Sumatera yang masih dihuni masyarakat bukan Islam.

Di situ, beliau menyaksikan beberapa perlakuan masyarakat yang mengerikan antaranya upacara bunuh diri beramai-ramai yang dilakukan golongan hamba ketika pemimpinnya mati.

Demikianlah antara beberapa catatan Ibnu Batutah mengenai Samudera Pasai, satu kerajaan silam yang hebat serta wujud lebih 600 tahun lalu malah didirikan lebih awal daripada Kerajaan Melaka.

Kini, Kerajaan Samudera Pasai sudah tiada. Susur galur dan kehebatannya hanya dikenang lewat catatan sejarah silam antaranya menerusi ‘Hikayat Raja-raja Pasai’ selain penemuan pelbagai tinggalan arkeologi yang ditemui di Wilayah Aceh.

Samudera Pasai mencatat rekodnya tersendiri dalam sejarah Melayu kerana ia dianggap Kerajaan Melayu pertama yang menerima Islam. Ketika Majapahit atau Srivijaya masih berpegang kepada fahaman Hindu-Buddha, pemimpin dan rakyat Samudera Pasai sudah mengucap dua kalimah syahadah dan mentauhidkan Allah SWT.

Detik pertukaran daripada pengamalan ajaran Hindu-Buddha kepada Islam itu bermula sekitar 800 Masihi apabila sebuah kapal saudagar Islam dari Gujerat tiba di Bandar Perlak (satu daripada kawasan di wilayah Aceh).

Ketibaan kumpulan saudagar diketuai Nakhoda Khalifah itu tidak saja untuk urusan perdagangan malah untuk menyebar dakwah. Penerimaan baik penduduk tempatan terhadap dakwah Islamiah selain perkahwinan campur antara gadis tempatan dengan saudagar Muslim menyebabkan Islam mula tersebar ke seluruh wilayah Aceh dalam tempoh 40 tahun saja.

Seterusnya Kerajaan Perlak dan Kerajaan Pasai (satu lagi kerajaan yang wujud di wilayah Aceh ketika itu) disatukan sehingga wujudnya Kerajaan Samudera Pasai. Sultan pertamanya adalah Sultan Malik Al-Saleh dan baginda dikahwinkan dengan Puteri Ganggang iaitu puteri pemerintah Perlak ketika itu, Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat.

Di bawah pemerintahan berasaskan tauhid kepada Allah itu, Samudera Pasai menjadi Kerajaan Islam yang terkenal dan maju.

Kerajaan itu menjadi tumpuan kunjungan saudagar daripada pelbagai negeri seperti China, India, Siam, Arab dan Parsi malah angkatan dagangan Samudera Pasai turut merentas laut untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar. Selain menghantar ufti ke China, Sultan Pasai turut mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada 1282 Masihi.

Dagangan utama di wilayah itu adalah lada. Kemajuan perdagangan yang dialami mereka menyebabkan Samudera Pasai turut menghasilkan mata wang emas yang disebut dirham dan mata wang itu digunakan secara rasmi oleh kerajaan mereka.

Selain berkembang sebagai pusat perdagangan, Samudera Pasai turut menjadi pusat perkembangan ilmu dan Islam. Ajaran Islam menerusi kitab bertulis Arab kemudian mencetuskan penghasilan tulisan jawi yang akhirnya menjadi warisan budaya Melayu.

Terhasilnya tulisan jawi juga mencetuskan perkembangan sastera klasik Melayu antaranya penghasilan kitab ‘Hikayat Raja-raja Pasai’ yang ditulis sekitar 1360.

Selaras dengan itu juga, ilmu tasawuf turut berkembang apabila ada antara kitab tasawuf diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bertulisan jawi. Antaranya adalah Durru al-Manzum, karya Maulana Abu Ishak.

Kegemilangan Kerajaan Samudera Pasai dikatakan sama hebatnya dengan zaman kemasyhuran Melaka di Tanah Melayu.

Bagaimanapun, melewati masa, Samudera Pasai mula mengalami kemunduran apabila Kerajaan Melaka diasaskan. Kehebatan kerajaan diasaskan Paramesrawa itu menyebabkan pedagang mula beralih dari pelabuhan Samudera Pasai ke Melaka.

Seterusnya pada 1360, Samudera Pasai diserang Majapahit dan akhirnya kerajaan hebat itu ditakluki sekali gus menamatkan era kegemilangannya dalam rentetan sejarah silam Nusantara, suatu ketika dulu.

Cerita pelik Hikayat Raja-Raja Pasai

KERJA arkeologi yang dijalankan di Kampung Geudong, Aceh Utara, menemui kawasan kubur purba yang misteri. Akhirnya kajian dan penyelidikan mendapati kawasan pusara itu adalah makam diraja sebuah kerajaan silam yang masyhur iaitu Samudera Pasai.

Antara banyak makam diraja yang ditemui itu, satu daripadanya tertera nama Sultan Malik al-Saleh. Seterusnya penemuan makam itu menyingkap sejarah kehidupan tokoh berkenaan yang namanya turut disebut dalam kitab Hikayat Raja-raja Pasai.

Malik al-Saleh adalah nama Merah Silu selepas beliau menganut Islam. Namanya menjadi sebutan dan amat dikenali ketika membicarakan mengenai Kerajaan Samudera Pasai.

Ini disebabkan Malik al-Saleh adalah Sultan pertama Samudera Pasai malah beliaulah yang bertanggungjawab menukarkan kerajaan itu daripada mengamalkan ajaran Hindu-Buddha kepada Islam.

Cerita pengislaman tokoh itu amat pelik jika dibaca dalam Hikayat Raja-raja Pasai. Beliau dikatakan menganut Islam selepas bermimpi menemui Nabi Muhammad SAW (sejauh mana kebenarannya tidak dapat dipastikan).

Ditulis dalam hikayat itu bahawa Merah Silu disuruh mengucap dua kalimah syahadah dalam mimpinya tetapi beliau tidak tahu berbuat demikian menyebabkan baginda meludah ke dalam mulutnya.

Selepas itu, Merah Silu mampu mengucap dua kalimah syahadah dan diberi gelaran Sultan Malik al-Saleh seterusnya menjadi Sultan sebuah Kerajaan Islam bernama Samudera Pasai.

Dalam hikayat itu juga, Merah Silu diberitahu supaya hanya memakan binatang halal yang disembelih selain dalam masa 40 hari kemudian, akan datang sebuah kapal dari Makkah dan hendaklah dia menerima ajaran Islam yang dibawa seseorang yang menaiki kapal itu.

Diceritakan lagi, apabila Merah Silu terjaga daripada tidurnya, Merah Silu mendapati kemaluannya sudah disunat dan mulutnya lancar membaca 30 juzuk al-Quran.

Tidak lama selepas itu, sebuah kapal dari Makkah berlabuh di pelabuhan Samudera Pasai dan turunlah seorang ulama bernama Sheikh Ismail. Ulama itu menghadap Sultan Malik al-Saleh dan memintanya mengucap dua kalimah syahadah dan membaca al-Quran. Sheikh Ismail kemudian berjaya mengislamkan seluruh rakyat Samudera Pasai.

Sememangnya wujud banyak kisah pelik yang di luar logik akal dalam Hikayat Raja-raja Pasai antaranya ibu Malik al-Saleh iaitu Puteri Betong ditemui di perdu rebung buluh dan bapanya iaitu Merah Gajah, dibela seekor gajah.

Merah Gajah pernah mencabut rambut emas Puteri Betung lalu keluar darah pelik berwarna putih dan akhirnya Puteri Betung ghaib. Merah Silu juga pernah menahan bubu dan mendapat cacing gelang yang bertukar menjadi emas dan perak.

Selain itu, diceritakan lagi yang Merah Silu pernah berjumpa seekor semut sebesar kucing dan memakan makhluk itu.

Walaupun pelbagai kisah pelik dan mistik menyelubungi Malek al-Saleh, sesuatu yang pasti adalah kajian mendapati tokoh itu sememangnya wujud dan beliau dikenali sebagai Sultan pertama Kerajaan Islam Samudera Pasai.

INFO: Samudera Pasai

# Pahlawan terkenal Samudera Pasai dikenali Tun Beraim Bapa dan pada zaman kewujudannya, Kerajaan Samudera Pasai menjadi gemilang.

# Hikayat Raja-Raja Pasai terbahagi kepada tiga bahagian iaitu ‘Pembukaan dan Pengislaman Pasai’, ‘Pasai di bawah pemerintahan Sultan Ahmad Perumudal Perumal’ dan ‘Peluasan Kekuasaan Majapahit’.

# Samudera Pasai yang terletak di Sumatera Utara iaitu Aceh, digelar Serambi Makkah kerana orang yang hendak mengerjakan haji terlebih dulu singgah di Aceh untuk belajar di madrasah dan masjid di negeri itu.

# Kerajaan Samudera Pasai turut dikenali juga sebagai Samudera, Pasai dan Samudera Darussalam atau Sumatera.

Perempuan Laksamana dari Aceh

Laksamana Keumalahayati

1. Riwayat Hidup

Laksamana Keumalahayati merupakan wanita pertama di dunia yang pernah menjadi seorang laksamana. Ia lahir pada masa kejayaan Aceh, tepatnya pada akhir abad ke-XV. Berdasarkan bukti sejarah (manuskrip) yang tersimpan di University Kebangsaan Malaysia dan berangka tahun 1254 H atau sekitar tahun 1875 M, Keumalahayati berasal dari keluarga bangsawan Aceh. Belum ditemukan catatan sejarah secara pasti yang menyebutkan kapan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Diperkirakan, masa hidupnya sekitar akhir abad XV dan awal abad XVI.

Laksamana Keumalahayati adalah putri dari Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya bernama Laksamana Muhammad Said Syah, putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah Kesultanan Aceh Darussalam sekitar tahun 1530-1539 M. Sultan Salahuddin Syah merupakan putra dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah (1513-1530 M) yang merupakan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam.

Jika dilihat dari silsilah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Laksamana Keumalahayati merupakan keturunan darah biru atau keluarga bangsawan keraton. Ayah dan kakeknya pernah menjadi laksamana angkatan laut. Jiwa bahari yang dimiliki ayah dan kakeknya tersebut kelak berpengaruh besar terhadap kepribadiannya. Meski sebagai seorang wanita, ia tetap ingin menjadi seorang pelaut yang gagah berani seperti ayah dan kakeknya tersebut.

a. Riwayat Pendidikan

Ketika menginjak usia remaja, Laksamana Keumalahayati mendapatkan kebebasan untuk memilih pendidikan yang diinginkannya. Ketika itu Kesultanan Aceh Darussalam memiliki Akademi Militer yang bernama Mahad Baitul Makdis, yang terdiri dari jurusan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Setelah menempuh pendidikan agamanya di Meunasah, Rangkang, dan Dayah, oleh karena ia ingin mengikuti karir ayahnya sebagai laksamana, maka ia mendaftarkan diri dalam penerimaan taruna di Akademi Militer Mahad Baitul Makdis. Ia diterima di akademi ini dan dapat menempuh pendidikan militernya dengan sangat baik. Bahkan, ia berprestasi dengan hasil yang sangat memuaskan.

Sebagai siswa yang berprestasi, Laksamana Keumalahayati berhak memiliki jurusan yang diinginkannya. Ia memilih jurusan Angkatan Laut. Ketika menempuh pendidikan di akademi ini ia pernah berkenalan dengan seorang calon perwira laut yang lebih senior (data tentang namanya belum diketahui). Perkenalan tersebut berlanjut hingga benih-benih kasih sayang terbangun di antara mereka. Mereka berdua akhirnya bersepakat untuk saling memadu kasih dan menyatukan diri ke dalam cinta. Setelah tamat dari Akademi Militer Mahad Baitul Makdis, keduanya melangsungkan pernikahan.

Setelah menamatkan studinya di Akademi Militer Mahad Baitul Makdis, Laksamana Keumalahayati berkonsentrasi pada dunia pergerakan dan perjuangan. Ia diangkat oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al-Mukammil (1589-1604 M) sebagai Komandan Protokol Istana Darud-Dunia di Kesultanan Aceh Darussalam. Jabatan tersebut merupakan kepercayaan sultan terhadap dirinya, sehingga ia perlu menguasai banyak pengetahuan tentang etika dan keprotokolan.

b. Riwayat Perjuangan

Kisah perjuangan Laksamana Keumalahayati dimulai dari sebuah perang di perairan Selat Malaka, yaitu antara armada pasukan Portugis dengan Kesultanan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al-Mukammil dan dibantu oleh dua orang laksamana. Pertempuran sengit terjadi di Teluk Haru dan dimenangkan oleh armada Aceh, meski harus kehilangan dua laksamananya dan ribuan prajuritnya yang tewas di medan perang. Salah satu laksamana yang tewas tersebut adalah suami Laksamana Keumalahayati sendiri yang menjabat sebagai Komandan Protokol Istana Darud-Dunia. Setelah suaminya meninggal dunia dalam peperangan tersebut, ia berjanji akan menuntut balas dan bertekad meneruskan perjuangan suaminya meski secara sendirian.

Untuk memenuhi tujuannya tersebut, Laksamana Keumalahayati meminta kepada Sultan al-Mukammil untuk membentuk armada Aceh yang semua prajuritnya adalah wanita-wanita janda karena suami mereka gugur dalam Perang Teluk Haru. Permintaan Keumalahayati akhirnya dikabulkan. Ia diserahi tugas memimpin Armada Inong Balee dan diangkat sebagai laksamananya. Ia merupakan wanita Aceh pertama yang berpangkat laksamana (admiral) di Kesultanan Aceh Darussalam. Armada ini awalnya hanya berkekuatan 1000 orang, namun kemudian diperkuat lagi menjadi 2000 orang. Teluk Lamreh Krueng Raya dijadikan sebagai pangkalan militernya. Di sekitar teluk ini, ia membangun Benteng Inong Balee yang letaknya di perbukitan.

Setelah memangku jabatan sebagai laksamana, Keumlahayati mengkoordinir pasukannya di laut, mengawasi berbagai pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah penguasaan syahbandar, dan mengawasi kapal-kapal jenis galey milik Kesultanan Aceh Darussalam. Seorang nahkoda kapal Belanda yang berkebangsaan Inggris, John Davis, mengungkapkan fakta bahwa pada masa kepemimpinan militer Laksanana Keumalahayati, Kesultanan Aceh Darussalam memiliki perlengkapan armada laut yang di antaranya terdiri dari 100 buah kapal (galey) dengan kapasitas penumpang 400-500 orang.

Kisah perjuangan Laksamana Keumalahayati tidak berhenti di sini. Ia pernah terlibat dalam pertempuran melawan kolonialisme Belanda. Ceritanya, pada tanggal 22 Juni 1586, Cornelis de Houtman memimpin pelayaran pertamanya bersama empat buah kapal Belanda dan berlabuh di Pelabuhan Banten. Setelah kembali ke Belanda, pada pelayaran yang kedua, ia memimpin armada dagang Belanda yang juga dilengkapi dengan kapal perang. Hal itu dilakukan untuk menghadapi kontak senjata dengan Kesultanan Aceh Darussalam pada tanggal 21 Juni 1599. Dua buah kapal Belanda bernama de Leeuw dan de Leeuwin yang dipimpin oleh dua orang bersaudara, Cornelis de Houtman dan Frederick de Houtman, berlabuh di ibukota Kesultanan Aceh Darussalam. Pada awalnya, kedatangan rombongan tersebut mendapat perlakuan yang baik dari pihak kesultanan karena adanya kepentingan hubungan perdagangan.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya Sultan al-Mukammil tidak senang dengan kehadiran rombongan tersebut dan memerintahkan untuk menyerang orang-orang Belanda yang masih ada di kapal-kapalnya. Ada dugaan bahwa sikap Sultan tersebut banyak dipengaruhi oleh hasutan seseorang berkebangsaan Portugis yang kebetulan menjadi penerjemahnya. Serangan tersebut dipimpin sendiri oleh Laksamana Keumalahayati. Alhasil, Cornelis de Houtman dan beberapa anak buahnya terbunuh, sedangkan Frederick de Houtman tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara (selama 2 tahun). Keberhasilan Laksamana Keumalahayati merupakan sebuah prestasi yang sungguh luar biasa.

Keumalahayati ternyata bukan hanya sebagai seorang Laksamana dan Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh Darussalam, namun ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Wanita Pengawal Istana. Jabatan ini merupakan tugas kesultanan dalam bidang diplomasi dan ia bertindak sebagai juru runding dalam urusan-urusan luar negeri. Ia sendiri telah menunjukkan bakatnya dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ia memiliki sifat dan karakter yang tegas sekaligus berani dalam menghadapi berbagai momen perundingan, baik dengan Belanda maupun Inggris. Meski begitu, sebagai diplomat yang cerdas, ia dapat bersikap ramah dan luwes dalam melakukan berbagai perundingan.

Pada tanggal 21 November 1600, rombongan bangsa Belanda yang dipimpin Paulus van Caerden datang ke Kesultanan Aceh Darussalam. Sebelum memasuki pelabuhan, rombongan ini menenggelamkan sebuah kapal dagang Aceh dengan terlebih dahulu memindahkan segala muatan lada yang ada di dalamnya ke kapal mereka. Setelah itu datang lagi rombongan bangsa Belanda kedua yang dipimpin oleh Laksamana Yacob van Neck. Mereka mendarat di Pelabuhan Aceh pada tanggal 31 Juni 1601. Mereka memperkenalkan diri sebagai bangsa Belanda yang datang ke Aceh untuk membeli lada. Setelah mengetahui bahwa yang datang adalah bangsa Belanda, Laksamana Keumalahayati langsung memerintahkan anak buahnya untuk menahan mereka. Tindakan tersebut mendapat persetujuan Sultan al-Mukammil karena sebagai ganti rugi atas tindakan rombongan Belanda sebelumnya.

Pada tanggal 23 Agustus 1601, tiba rombongan bangsa Belanda ketiga yang dipimpin oleh Komisaris Gerard de Roy dan Laksamana Laurens Bicker dengan empat buah kapal (Zeelandia, Middelborg, Langhe Bracke, dan Sonne) di Pelabuhan Aceh. Kedatangan mereka memang telah disengaja dan atas perintah Pangeran Maurits. Kedua pimpinan rombongan mendapat perintah untuk memberikan sepucuk surat dan beberapa hadiah kepada Sultan al-Mukammil. Sebelum surat diberikan, sebenarnya telah terjadi perundingan antara Laksamana Keumalahayati dengan dua pimpinan rombongan Belanda. Isi perundingan tersebut adalah terwujudnya perdamaian antara Belanda dan Kesultanan Aceh, dibebaskannya Frederick de Houtman, dan sebagai imbalannya Belanda harus membayar segala kerugian atas dibajaknya kapal Aceh oleh Paulus van Caerden (akhirnya Belanda mau membayar kerugian sebesar 50.000 golden).

Setelah itu hubungan antara Belanda dan Kesultanan Aceh berlangsung cukup baik. Kehadiran bangsa Belanda dapat diterima secara baik di istana kesultanan dan mereka diperbolehkan berdagang di Aceh. Sebagai lanjutan dari hubungan baik antara Belanda dan Kesultanan Aceh, maka diutuslah tiga orang untuk menghadap Pangeran Maurits dan Majelis Wakil Rakyat Belanda. Ketiga orang itu adalah Abdoel Hamid, Sri Muhammad (salah seorang perwira armada laut di bawah Laksamana Keumalahayati), dan Mir Hasan (bangsawan kesultanan). Meski sedang dilanda perang melawan kolonialisme Spanyol, pihak Belanda menyambut utusan Aceh tersebut dengan upacara kenegaraan.

Peran diplomatik Laksamana Keumalahayati masih berlanjut. Hal ini bermula dari keinginan Inggris untuk menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Ratu Elizabeth I (1558-1603 M) mengirim utusan untuk membawa sepucuk suratnya kepada Sultan Aceh al-Mukammil. Rombongan yang dipimpin oleh James Lancaster, seorang perwira dari Angkatan Laut Inggris ini, tiba di Pelabuhan Aceh pada tanggal 6 Juni 1602. Sebelum bertemu dengan Sultan al-Mukammil, Lancaster mengadakan perundingan dengan Laksamana Keumalahayati. Dalam perundingan itu, Lancaster menyampaikan keinginan Inggris untuk menjalin kerjasama dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Ia juga berpesan agar Laksamana Keumalahayati memusuhi Portugis dan berbaik hati dengan Inggris. Laksamana Keumalahayati meminta agar keinginan tersebut dibuat secara tertulis dan diatasnamakan Ratu Inggris. Setelah surat tersebut selesai dibuat, Lancaster diperkenankan menghadap Sultan al-Mukammil.

Laksamana Keumalahayati juga berperan besar dalam menyelesaikan intrik kesultanan. Hal ini bermula dari peristiwa penting perihal suksesi kepemimpinan di Kesultanan Aceh Darussalam. Pada tahun 1603 M, Sultan al-Mukammil menempatkan anak lekaki tertuanya sebagai pendamping dirinya. Namun, rupanya putra tersebut berkhianat terhadap ayahnya dan mengangkat dirinya sebagai Sultan Aceh dengan gelar Sultan Ali Riayat Syah (1604-1607 M).

Pada masa awal kepemimpinannya, berbagai macam bencana menimpa Kesultanan Aceh Darussalam, seperti kemarau yang berkepanjangan, pertikaian berdarah antar saudara, dan ancaman dari pihak Portugis. Tidak ada keinginan kuat dari Sultan Ali Riayat Syah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan serius. Maka banyak timbul rasa kekecewaan dari punggawa kesultanan, salah satu di antaranya adalah Darmawangsa Tun Pangkat, kemenakannya sendiri. Darmawangsa ditangkap dan dipenjara atas perintah Sultan.

Pada bulan Juni 1606, Portugis menyerang Kesultanan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Alfonso de Castro. Ketika itu Darmawangsa masih berada di penjara. Ia memohon kepada Sultan Ali Riayat Syah agar dirinya dapat dibebaskan dan dapat ikut bertempur melawan Portugis. Dengan didukung adanya pemintaan Laksamana Keumalahayati, Darmawangsa akhirnya dapat dibebaskan. Mereka berdua akhirnya berjuang bersama dan dapat menghancurkan pasukan Portugis.

Oleh karena Sultan Ali Riayat Syah dianggap banyak kalangan tidak cakap lagi memimpin kesultanan, maka Laksamana Keumalahayati melakukan manuver dengan cara menurunkan Sultan Ali Riayat Syah dari tahta kekuasaan. Darmawangsa akhirnya terpilih sebagai Sultan Aceh dengan gelar Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Pada masanya, Kesultanan Aceh Darussalam mencapai zaman keemasan.

2. Pemikiran

(Masih dalam proses pengumpulan data)

3. Karya

Karya Laksamana Keumalahayati memang tidak berupa buku atau berbagai bentuk tulisan. Namun demikian, segala bentuk perjuangannya dalam melawan kolonialisme dapat juga dianggap sebagai karya-karya nyatanya. Di antara karya-karya dimaksud adalah sebagai berikut:

Ia pernah membangun Benteng Inong Balee dengan tinggi 100 meter dari permukaan laut. Tembok benteng menghadap ke laut dengan lebar 3 meter dengan lubang-lubang meriam yang moncongnya mengarah ke pintu teluk.

Ia pernah berhasil membunuh Cornelis de Houtman, salah seorang pemimpin kapal Belanda yang pertama kali tiba di Aceh.

4. Penghargaan

Sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangannya, sebuah serial bertajuk "Laksamana Keumalahayati" telah digarap dengan sutradara Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Adhyaksa Dault. Serial ini berisi 13 episode. Episode perdananya telah diputar di Blitz Megaplex (10 November 2007).

Sumber :

"Laksamana Keumalahayati: Perempuan Laksamana dari Aceh", dalam www.sinarharapan.co.id/berita/0711/13/hib03.html, diakses tanggal 17 Desember 2007.